ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGAWASAN PENGGUNAAN UPAYA

PAKSA DALAM PROSES PENYIDIKAN DI INDONESIA (STUDI

KOMPARATIF INDONESIA DENGAN BELANDA)

LEGAL ANALYSIS OF THE SUPERVISION OF THE USE OF COERCIVE MEASURE IN THE INVESTIGATION PROCESS IN INDONESIA (COMPARATIVE STUDY OF INDONESIA AND THE NETHERLANDS)

Pengawasan pemeriksaan dalam proses penyidikan merupakan instrumen

penting untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia, mencegah

penyalahgunaan kewenangan, serta menjaga kualitas dan legitimasi penegakan

hukum. Di Indonesia, pengawasan penyidikan masih didominasi oleh mekanisme

internal kepolisian dan pengawasan eksternal yang bersifat terbatas serta reaktif.

Sementara itu, Belanda menerapkan sistem pengawasan yang lebih terintegrasi

melalui keterlibatan aktif penuntut umum dan hakim komisaris sejak tahap

penyidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan model

pengawasan pemeriksaan dalam proses penyidikan antara Indonesia dan

Belanda, termasuk keunggulan dan kelemahan masing-masing sistem, serta

merumuskan model pengawasan penyidikan yang ideal ditinjau dari prinsip check

and balances. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum

normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan

perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keunggulan sistem

Indonesia terletak pada pemisahan fungsi aparat penegak hukum dan adanya

mekanisme pengawasan internal yang cepat, namun memiliki kelemahan berupa

potensi konflik kepentingan dan lemahnya kontrol eksternal. Sebaliknya, sistem

Belanda unggul dalam pengawasan yang bersifat aktif, preventif, dan yudisial

melalui peran penuntut umum dan hakim komisaris, tetapi juga memiliki

kelemahan berupa kompleksitas prosedur dan ketergantungan tinggi pada

lembaga lain. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa model pengawasan

penyidikan yang ideal bagi Indonesia perlu mengadopsi pengawasan terpadu

antar aparat penegak hukum dengan menyeimbangkan pengawasan internal dan

eksternal, serta pengawasan secara preventif dan responsif guna mewujudkan

sistem peradilan pidana yang akuntabel dan berkeadilan.

Kata Kunci : Pengawasan; Penyidikan; Studi Komparatif

Supervision of investigations is an important instrument for ensuring the

protection of human rights, preventing abuse of authority, and maintaining the quality

and legitimacy of law enforcement. In Indonesia, supervision of investigations is still

dominated by internal police mechanisms and limited, reactive external supervision.

Meanwhile, the Netherlands implements a more integrated oversight system through the

active involvement of public prosecutors and commissioner judges from the investigation

stage. This study aims to analyze a comparison of the models of supervision of

investigations in Indonesia and the Netherlands, including the strengths and weaknesses

of each system, and to formulate an ideal model of investigation oversight based on the

principle of checks and balances. The research method used is normative legal research with

a legislative, conceptual, and comparative approach. The results show that the advantage

of the Indonesian system lies in the separation of the functions of law enforcement officials

and the existence of a rapid internal oversight mechanism, but it has weaknesses in the

form of potential conflicts of interest and weak external control. In contrast, the Dutch

system excels in active, preventive, and judicial oversight through the role of public

prosecutors and commissioner judges, but it also has weaknesses in the form of procedural

complexity and high dependence on other institution. The conclusion of this study confirms

that the ideal investigation oversight model for Indonesia needs to adopt integrated

oversight among law enforcement agencies by balancing internal and external oversight,

as well as preventive and responsive oversight in order to realize an accountable and fair

criminal justice system.

Keywords : Oversight; Investigation; Comparative Study