KOMUNIKASI PUBLIK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DALAM MENGINFORMASIKAN KEBIJAKAN PEMERINTAH

(Studi Kasus Pada Bidang Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Pubik Diskominfo Kabupaten Sidoarjo)

PUBLIC COMMUNICATION DEPARTMENT OF COMMUNICATION AND INFORMATICS IN INFORMING GOVERNMENT POLICIES

(Case Study in Information Management and Public Communication of Diskominfo, Sidoarjo Regency)

Komunikasi publik menjadi bagian penting dari menginformasikan kebijakan pemerintah. Sudah menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika untuk menginformasikan kebijakan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi komunikasi publik Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menginformasikan kebijakan pemerintah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian analisis deskriptif. Pengumpulan data yang diperoleh melalui wawancara mendalam kepada delapan informan yang empat diantaranya merupakan pihak Dinas Komunikasi dan Informatika serta empat anggota organisasi kepemudaan Sidoarjo. Data hasil wawancara divalidasi menggunakan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pihak Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pengirim belum maksimal dalam mengimplementasikan informasi kebijakan pemerintah serta pihak anggota kepemudaan Sidoarjo tidak mendapat informasi kebijakan pemerintah sebagai penerima pesan.

Public communication is an important part of informing government policy. It has become the main task and function of the Office of Communication and Informatics to inform government policies. This study aims to find out how the implementation of public communication in the Office of Communication and Informatics informs government policy. This research is a qualitative research using descriptive analysis research method. Data collection was obtained through in-depth interviews with eight informants, four of whom were from the Office of Communication and Informatics and four members of the Sidoarjo youth organization. Data from the interviews were validated using documentation. The results of this study indicate that the Office of Communication and Informatics as the sender has not been maximal in implementing government policy information and the youth members of Sidoarjo have not received information on government policies as message recipients.