Konflik Hukum Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Dalam Melakukan Penghentian Izin Usaha Karaoke
Legal Conflict of Authority of the Regional Government of Magetan Regency in Terminating the Issuance of Karaoke Business License
Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep. Bahan hukum yang dianalisis mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan non-hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya menyelesaikan konflik hukum antara Peraturan Bupati (Perbup) Penghentian Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Karaoke dengan Undang-Undang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya, serta untuk menganalisis implikasi hukum dari penghentian penerbitan TDUP bidang usaha karaoke di Kabupaten Magetan pasca disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya mengatasi konflik hukum dilakukan dengan menerapkan asas preferensi, yaitu lex superior derogate legi inferior, di mana peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah jika terdapat pertentangan. Implikasi hukum dari penghentian TDUP karaoke di Kabupaten Magetan harus disesuaikan dengan logika hukum Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, khususnya Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 4 Tahun 2021. Oleh karena itu, usaha karaoke yang dihentikan dapat mendaftar kembali melalui program Online Single Submission yang mengacu pada peraturan tersebut, yang merupakan kewenangan pemerintah pusat. Rekomendasi dari penelitian ini adalah perlunya revisi terhadap Peraturan Bupati No. 13 Tahun 2020 untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, serta pentingnya pemahaman pelaku usaha karaoke untuk mematuhi peraturan yang berlaku.
This study uses a juridical-normative legal method with a statutory and conceptual approach. The legal materials analyzed include primary, secondary, and non-legal legal materials. The purpose of this study is to analyze efforts to resolve legal conflicts between the Regent Regulation (Perbup) on Termination of Tourism Business Registration Certificates (TDUP) for Karaoke and the Job Creation Law and its derivative regulations, as well as to analyze the legal implications of the termination of the issuance of TDUP for the karaoke business sector in Magetan Regency after the enactment of the Job Creation Law. The results of the study indicate that efforts to resolve legal conflicts are carried out by applying the principle of preference, namely lex superior derogate legi inferior, where higher regulations override lower regulations if there is a conflict. The legal implications of the termination of TDUP karaoke in Magetan Regency must be adjusted to the legal logic of the Job Creation Law and its derivative regulations, especially the Regulation of the Minister of Tourism and Creative Economy No. 4 of 2021. Therefore, karaoke businesses that have been stopped can re-register through the Online Single Submission program that refers to the regulation, which is the authority of the central government. The recommendation from this study is the need to revise Regent Regulation No. 13 of 2020 to be adjusted to the Job Creation Law and its derivative regulations, as well as the importance of understanding karaoke business actors to comply with applicable regulations.