Analisis Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUUXXI/2023 Terhadap Kewenangan JPU Dalam Sistem Peradilan Pidana

Legal Analysis After the Constitutional Court Decision No. 20/PUU-XXI/2023 on the Authority of Public Prosecutors in the Criminal Justice System

Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XXI/2023 yang mencabut kewenangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam mengajukan Peninjauan Kembali (PK), sehingga menimbulkan implikasi terhadap sistem peradilan pidana, keseimbangan hukum, serta hak-hak terpidana dan korban. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis dasar pertimbangan (ratio legis) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XXI/2023 serta akibat hukum dari penghapusan kewenangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), serta kasus (case approach) untuk menganalisis kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan Peninjauan Kembali (PK) pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XXI/2023. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XXI/2023 yang mencabut kewenangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam mengajukan Peninjauan Kembali (PK) didasarkan pada prinsip keadilan dan kepastian hukum, dengan menegaskan bahwa hak PK merupakan hak eksklusif terpidana atau ahli warisnya sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Putusan ini membawa implikasi signifikan dalam sistem peradilan pidana, di mana di satu sisi memberikan perlindungan terhadap hak-hak terpidana dengan mencegah kemungkinan penyalahgunaan kewenangan oleh JPU, tetapi di sisi lain menimbulkan kekhawatiran terkait terbatasnya ruang bagi negara untuk mengoreksi putusan yang berpotensi merugikan kepentingan umum atau korban. Dengan dihapuskannya kewenangan JPU dalam mengajukan PK, sistem hukum Indonesia menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat, sehingga diperlukan kebijakan hukum yang dapat mengakomodasi keadilan substantif tanpa mengorbankan kepastian hukum.

The Impact of Constitutional Court Decision No. 20/PUU-XXI/2023, Which Revokes the Authority of the Public Prosecutor (JPU) to File a Judicial Review (PK), Resulting in Implications for the Criminal Justice System, Legal Balance, and the Rights of Convicted Persons and Victims. The purpose of this study is to examine and analyze the legal rationale (ratio legis) behind Constitutional Court Decision No. 20/PUUXXI/2023, as well as the legal consequences of revoking the authority of the Public Prosecutor (JPU) to file a Judicial Review (PK) within the criminal justice system. This research employs a normative legal method with a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach to analyze the authority of the Public Prosecutor in filing a Judicial Review (PK) following Constitutional Court Decision No. 20/PUU-XXI/2023. The findings of this study indicate that Constitutional Court Decision No. 20/PUU-XXI/2023, which revokes the Public Prosecutor's (JPU) authority to file a Judicial Review (PK), is based on the principles of justice and legal certainty. The decision affirms that the right to file a Judicial Review is an exclusive right of the convicted person or their heirs, as stipulated in Article 263(1) of the Criminal Procedure Code (KUHAP). This decision has significant implications for the criminal justice system. On the one hand, it provides protection for the rights of convicted persons by preventing potential misuse of authority by the Public Prosecutor. On the other hand, it raises concerns regarding the limited ability of the state to correct decisions that may harm public interests or victims. With the removal of the Public Prosecutor's authority to file a Judicial Review (PK), Indonesia's legal system faces challenges in maintaining a balance between individual rights and public interests. Therefore, legal policies are needed to accommodate substantive justice without compromising legal certainty.