Analisis Yuridis Dakwaan Penuntut Umum Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Jap Mengenai Berkendara Dalam Keadaan Mabuk Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia

Legal Analysis of the Prosecutor's Indictment in the District Court Decision Number 244/Pid.Sus/2020/PN Jap Regarding Driving Under the Influence Resulting in the Death of Another Person

Penuntut umum memiliki peran penting dalam menentukan arah dan akurasi penegakan hukum melalui penyusunan surat dakwaan. Namun, ketidakcermatan dalam memilih dan merumuskan pasal yang tepat dapat menimbulkan konsekuensi serius dalam proses peradilan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk ketidakcermatan penuntut umum dalam menyusun pasal dakwaan pada Putusan Nomor: 244/Pid.Sus/2020/PN Jap, khususnya dalam mengaitkan perbuatan terdakwa dengan unsur kesengajaan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji dampak dari ketidakcermatan tersebut terhadap proses pembuktian kesalahan dan penetapan tanggung jawab pidana terhadap terdakwa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, termasuk analisis terhadap putusan pengadilan, doktrin hukum pidana, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penuntut umum telah keliru menerapkan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mensyaratkan adanya kelalaian (culpa), padahal fakta hukum menunjukkan adanya unsur kesengajaan tidak langsung (dolus indirektus) yang lebih tepat diterapkan melalui Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ketidakcermatan ini berdampak signifikan terhadap keakuratan pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada terdakwa. Selain menyebabkan disparitas antara fakta dan norma hukum, hal ini juga berpengaruh terhadap ringan atau beratnya sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim, serta berpotensi mencederai rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.

Kata Kunci: ketidakcermatan penuntut umum, pasal dakwaan, dolus indirektus, tanggung jawab pidana.

The public prosecutor plays an important role in determining the direction and accuracy of law enforcement through the drafting of indictment letters. However, carelessness in choosing and formulating the appropriate articles can lead to serious consequences in the criminal justice process. This research aims to analyze the forms of negligence by the public prosecutor in drafting the indictment articles in Decision Number: 244/Pid.Sus/2020/PN Jap, particularly in linking the defendant's actions with the element of intent. In addition, this study also examines the impact of such negligence on the process of proving guilt and establishing criminal responsibility for the defendant. This research uses a normative juridical method with legislative and conceptual approaches. The data was obtained through literature studies, including analysis of court decisions, criminal law doctrines, and relevant legislation. The research results indicate that the public prosecutor has incorrectly applied Article 310 paragraph (4) of Law No. 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation, which requires the presence of negligence (culpa), whereas the legal facts reveal an indirect intent (dolus indirektus) that is more appropriately applied through Article 311 paragraph (5) of Law No. 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation. This oversight significantly impacts the accuracy of the criminal responsibility imposed on the defendant. In addition to causing a disparity between facts and legal norms, it also affects the severity of the criminal sanctions imposed by the judge and has the potential to undermine the sense of justice for the victims and society.

Keywords: negligence of the public prosecutor, indictment article, dolus indirektus, criminal liability.