URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN PELAKSANA MENGENAI NOTARIS DALAM MENJALANKAN JABATANNYA DALAM BENTUK PERSEKUTUAN PERDATA

THE URGENCY OF ESTABLISHING IMPLEMENTING REGULATIONS FOR NOTARIES OPERATING AS CIVIL PARTNERSHIPS

Perubahan Pasal 20 UUJN menjadi Pasal 20 UUJN-P berakibat pada pergantian istilah "Perserikatan Perdata" menjadi "Persekutuan Perdata" serta penghapusan Pasal 20 ayat (3). Sebelumnya, Pasal 20 ayat (3) UUJN menjadi dasar pembentukan peraturan pelaksana, yaitu Permenkumham No M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010. Penghapusan ayat tersebut menimbulkan kekosongan hukum. Permasalahan yang ingin dijawab, yaitu apa urgensi peraturan pelaksana mengenai Notaris dalam menjalankan jabatannya dalam bentuk Persekutuan Perdata serta bagaimana pengaturannya dengan tujuan mengetahui dan memahaminya. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan peraturan pelaksana bersifat urgen karena sebagai pelengkap dan pelaksana UUJN-P, tidak adanya persyaratan serta teknis pendirian Persekutuan Perdata, kurang tepatnya pengawasan, adanya ketidakpastian hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban antar Rekan Persekutuan Perdata, serta sebagai upaya preventif untuk melindungi masyarakat. Adapun jenis peraturan pelaksana yang sejalan dengan kebutuhan adalah Peraturan Menteri yang dibuat oleh Kementerian yang ruang lingkupnya berkaitan dengan Notaris. Sementara, pengaturannya saat ini  secara umum dapat mengacu pada KUH Perdata, KUH Dagang, dan Permenkumham  No 17 Tahun 2018 dan secara khusus masih mengacu pada UUJN-P dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 yang sudah tidak lagi mengikat, serta dapat dilengkapi dengan analogi dari peraturan pelaksana Persekutuan Perdata pada profesi lain seperti Akuntan Publik dan Penilai Publik, sepanjang sesuai dengan kebutuhan dan tidak bertentangan dengan UUJN serta Kode Etik Notaris.

The amendment of Article 20 of the Notary Office Law (UUJN) to Article 20 of the amended version (UUJN-P) replaced the term “Perserikatan Perdata” (Civil Partnerships) with “Persekutuan Perdata” (also translate as Civil Partnership) and removed paragraph (3). Previously, paragraph (3) underpinned the implementing regulation Permenkumham No M.HH.01.AH.02.12 of 2010 which its deletion has caused a legal vacuum. This study investigates the urgency of establishing implementing regulations for notaries operating as a "Persekutuan Perdata" and their appropriate structure. Using a normative research method with legislative and conceptual approaches, the findings emphasize the pressing need for such regulations. The findings of the study indicate that the development of implementing regulations is of critical importance for several reasons such as complement and enforce the UUJN-P, define requirements and procedures for establishing a "Persekutuan Perdata", enhance oversight, clarify partners’ rights, obligations, and responsibilities, and protect the public preventively. The suitable regulatory form is a Ministerial Regulation from the ministry overseeing notarial affairs. Currently, general guidance derives from the Civil Code, Commercial Code, and the Permenkumham No. 17 of 2018. Specifically, it refers to the UUJN-P and the now non-binding regulation, Permenkumham No M.HH.01.AH.02.12 of 2010. Additionally, analogies from regulations governing other professions, such as public accountants and appraisers, may be adopted if they meet the needs and align with the UUJN and Notary Code of Ethics.