Pengaturan Terkait Batasan Materi Muatan Peraturan Bersama Kepala Desa
Regulations Related to the Limits of the Content of the Joint Regulation of Village Heads
Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum primer, sekunder, tersier, dan non-hukum untuk menganalisis batasan materi muatan yang dapat diatur dalam Peraturan Bersama Kepala Desa (PerBKDes). Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan batasan tersebut dan merumuskan pengaturan ke depan yang lebih jelas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa substansi PerBKDes secara umum mirip dengan Peraturan Desa, namun cakupannya meliputi lebih dari satu desa. Untuk meningkatkan kepastian hukum dan mempermudah kerja sama antar desa, penelitian ini merekomendasikan revisi dan penyempurnaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Permendagri PTPD), khususnya Pasal 21 hingga 26. Revisi tersebut perlu menegaskan materi muatan PerBKDes yang diperbolehkan, sehingga memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi kepala desa dalam menjalankan tugasnya. Pentingnya penegasan mengenai materi muatan Peraturan Bersama Kepala Desa ini tidak dapat diabaikan, mengingat bahwa peraturan yang jelas dan terstruktur akan memberikan pedoman yang diperlukan bagi pengelola desa dalam melaksanakan program-program tersebut
This normative legal research uses a conceptual approach and statutory regulations, as well as primary, secondary, tertiary, and non-legal legal materials to analyze the limits of the content that can be regulated in the Joint Regulation of Village Heads (PerBKDes). The purpose of this study is to determine these limits and formulate clearer future regulations. The results of the study indicate that the substance of PerBKDes is generally similar to the Village Regulation, but its scope covers more than one village. To increase legal certainty and facilitate cooperation between villages, this study recommends revising and improving the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 111 of 2014 concerning Technical Guidelines for Regulations in Villages (Permendagri PTPD), especially Articles 21 to 26. The revision needs to emphasize the permissible content of PerBKDes, so as to provide legal certainty and convenience for village heads in carrying out their duties. The importance of affirming the content of the Joint Regulation of the Village Head cannot be ignored, considering that clear and structured regulations will provide the necessary guidelines for village managers in implementing these programs