Kajian Yuridis terhadap Rumusan Peraturan Daerah No. 4 tahun 2019 tentang bentuk Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Bentian Kabupaten Paser Kalimantan Timur 

Juridical Study of the Formulation of Regional Regulation No. 4 of 2019 concerning the form of Recognition and Protection of the Bentian Customary Law Community, Paser Regency, East Kalimantan

Masyarakat hukum adat telah memiliki hak serta kewajiban yang seimbang dan merata, tidak ada yang akan lebih mengedepankan kewajiban dibandingkan hak maupun sebaliknya. Masyarakat Hukum Adat mempunyai hukum adat mereka sendiri yang telah mengatur hak serta kewajiban. PadaPasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, mengatakan ada Hak dan Kewajiban Untuk Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Paser Kalimantan Timur, tetapi di dalam penjelasanya tidak dijelaskan kembali arti sebuah Hak dan Kewajiban meliputi dan bentuk penerapannya. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji Norma Peraturan Daerah Masyarakat Hukum Adat Bentian sebagai Penyandang Subjek Hukum Hak Ulayat di Kabupaten Paser Kalimantan Timur serta akibat hukum dari penormaan Masyarakat Hukum Adat Bentian di Kabupaten Paser Kalimantan Timur Manfaat Penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, karena penelitian ini mengkaji mengenai kekaburan norma pada Peraturan Daerah dengan menggunakan metode pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan Perbandingan. Hasil penelitian ini menunjukan adanya Kekaburan Norma pengaturan terkait Hak Dan Kewajiban terhadap Konflik Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kalimantan Timur, dan diperlukan perubahan terhadap penjelasan pada Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

ndigenous peoples have equal rights and obligations, no one prioritizes obligations over rights or vice versa. Indigenous Peoples have their own customary laws that govern rights and obligations. However, in Article 4 of the Paser Regency Regional Regulation Number 4 of 2019 concerning Recognition and Protection of Indigenous Law Communities, it says there are Rights and Obligations for Indigenous Law Communities in Paser Regency, East Kalimantan, but in the explanation it is not explained again the meaning of a Right and Obligation includes and form of application. The purpose of this research is to find out and examine the norms of the Bentian Customary Law Community as Subjects of Customary Rights Law in Paser Regency, East Kalimantan and the legal consequences of normalizing the Bentian Customary Law Community in Paser Regency, East Kalimantan. This research is a type of normative legal research, because this research examines the ambiguity of norms in Regional Regulations using the Legislative approach and the Comparative approach. The results of this study indicate that there is a vagueness of regulatory norms related to the rights and obligations of the customary law community conflict in East Kalimantan, and it is necessary to make changes to the explanation in the Paser Regency Regulation Number 4 of 2019 concerning the Recognition and Protection of Indigenous Law Communities.