PELAKSANAAN PRINSIP TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS DESA LENGKONG, KECAMATAN LENGKONG, KABUPATEN NGANJUK)

IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF TRANSPARENCY IN THE MANAGEMENT OF VILLAGE FUNDS (CASE STUDY OF VILLAGE LENGKONG, NGANJUK DISTRICT)

Transparansi dalam pengelolaan anggaran dana desa wajib dihadirkan oleh pemerintah desa, sehingga masyarakat bisa mengetahui pengelolaan anggaran dana desa tersebut. Namun, permasalahnnya sebagian masyarakat Desa Lengkong tidak mengetahui secara detail dan menyeluruh tentang pengelolaan anggaran dana desa oleh Pemerintah Desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa oleh Pemerintah Desa Lengkong Tahun anggaran 2019. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan prinsip transparansi di Desa Lengkong telah tersedia kerangka kerja hukum bagi transparansi untuk mendukung pelaksanaan transparansi anggaran dana desa. Dalam hal audit, telah tersedia lembaga yang independen dan efektif yaitu Inspektorat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Namun, dalam hal transparansi anggaran kepada masyarakat masih kurang, meskipun pemerintah telah berupaya untuk memberikan informas tentang anggaran. Namun, isi informasi yang disampaikan masih kurang mendetail dan komprehensif, sehingga masyarakat merasa pemerintah Desa Lengkong kurang transparan. Akses partisipasi masyarakat umum dalam keputusan anggaran hanya sebatas pada tingkat musyawarah dusun, sehingga masyarakat berpartisipasi dalam keputusan anggaran secara tidak langsung.

Kata Kunci: transparansi, Pengelolaan, dana desa.

Transparency in the management of the village fund budget must be presented by the village government, so that the public can know the management of the village fund budget. However, the problem is that some Lengkong villagers do not know in detail and comprehensively about the Village Government's budget management. The purpose of this study is to find out how the implementation of the principle of transparency in the management of village funds by the Lengkong Village Government Fiscal Year 2019. This type of research is descriptive with a qualitative approach. Data collection methods using interview, observation and documentation techniques. The results showed that in the implementation of the transparency principle in Lengkong Village, a legal framework for transparency was available to support the implementation of the transparency of the village budget. In terms of audits, there are already independent and effective institutions, namely the Inspectorate and the Village Consultative Body (BPD). However, in terms of budget transparency to the public is still lacking, even though the government has tried to provide information about the budget. However, the contents of the information conveyed were still not detailed enough and comprehensive, so that the community felt that the Lengkong village government was less transparent. Access to public participation in budget decisions is limited to the hamlet deliberation level, so that the public participates in budget decisions indirectly.

Keywords:transparency, village,  fundsmanagement