Analisis Yuridis Putusan PTUN Nomor 79/G/2018/PTUN.SBY dan 18/B/2019/PT.TUN.SBY Tentang Penolakan Perpanjangan Hak Guna Bangunan PT. Maspion Di Atas Tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Kota Surabaya

Juridical Analysis Of PTUN Decision Number 79/G/2018/PTUN.SBY and 18/B/2019/PT.TUN.SBY Regarding The Rejection of Extension of The Right to Build PT. Maspion Above The Land of Right to Manage of Mayor of Surabaya

Sengketa yang terjadi antara PT. Maspion dengan Walikota Surabaya adalah mengenai penolakan perpanjangan HGB diatas HPL dengan mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Walikota Surabaya nomor: 593/2543/436.7.11/2018 tertanggal 3 April 2018, Perihal: Jawaban dan Peringatan III. PT. Maspion (Pembanding/Penggugat) mengajukan gugatan atas ditolaknya permohonan perpanjangan HGB. Pada pengadilan tingkat pertama perkara nomor: 79/G/2018/PTUN.SBY, Majelis Hakim menolak gugatan yang diajukan penggugat karena tidak memiliki kepentingan hukum (legal standing), padahal sumber adanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat adalah Perjanjian Penyerahan Penggunaan Tanah yang pada pasal 3 menyebutkan menetapkan hak prioritas bagi penggugat untuk memperpanjang HGB. Kemudian penggugat mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Majelis Hakim Banding dalam putusan nomor 18/B/2019/PT.TUN.SBY menyatakan, mengabulkan permohonan banding pembanding dan membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama, serta mewajibkan tergugat/terbanding untuk mencabut KTUN dan menyetujui permohonan perpanjangan HGB milik pembanding/penggugat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan nomor 79/G/2018/PTUN.SBY dan 18/B/2019/PT.TUN.SBY, serta apa akibat hukum dari putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara nomor 18/B/2019/PT.TUN.SBY bagi para pihak yang terkait. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang kemudian diolah dengan teknik content analysis agar menunjukkan metode analisis yang integrative dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah dan menganilis bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi dan relevansinya.

Hasil penelitian ini adalah penulis tidak setuju dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada amar putusan No. 79/G/2019/PTUN.SBY. Menurut penulis, eksepsi Tergugat yang menyatakan Pengugat tidak memiliki kepentingan hukum adalah tidak benar, karena sumber dari timbulnya peristiwa-peristiwa hukum ini adalah Perjajian Penyerahan Penggunaan Tanah yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Perjanjian tersebut juga belum pernah dinyatakan batal oleh undang-undang maupun kedua belah pihak.

Kata Kunci: Hak Guna Bangunan, Hak Pengelolaan, KTUN

Disputes between PT. Maspion with Mayor of Surabaya was about a rejection of the extension of a Right to Build (HGB) above a Right to Manage (HPL) by issuing a State Administrative Decree (KTUN) in the form of letter of Mayor of Surabaya number: 593/2543/436.7.11/2018 dated April 3, 2018, Subject: Answer and Warning III. PT. Maspion (Comparator/Plaintiff) filed a lawsuit over the rejection of the request for extension of the Right to Build. In the court of first instance case number: 79/G/2018/ PTUN.SBY, the Panel of Judges rejected the claim filed by the plaintiff because it had no legal standing, whereas the source of the legal relationship between the plaintiff and the defendant was the Land Use Submission Agreement which Article 3 states was the priority right for the plaintiff to extend the Right to Build. Then the plaintiff filed an appeal at the Surabaya State Administrative High Court, the Appeals Judge Panel in decision number 18/B/2019/PT.TUN.SBY stated, granted the appeal of appeal and canceled the first level court decision, and required the defendant/appealed to revoke the State Administrative Decree and approve the request for extension of the Right to Build of the comparator/plaintiff.

This study aimed at analyzing the basis consideration for the judges in the court decision number 79/G/2018/PTUN.SBY and 18/B/2019/PT.TUN.SBY, as well as the legal consequences of the decision of the State Administrative Court Number 18/B/2019/PT.TUN.SBY for the related parties. This study was a normative juridical study that used statue and case approach. The legal materials used in this study were primary, secondary, and tertiary legal materials which were then processed with content analysis techniques in order to show an integrative and conceptual analysis method which tended to be directed to find, identify, process, and analyze the legal materials to understand its meaning, significance, and relevance.

The results of this study are the authors do not agree with the legal considerations of the Panel of Judges in ruling No. 79 / G / 2019 / PTUN.SBY. According to the author, the Defendant's exception which states that the Plaintiff has no legal interest is incorrect, because the source of the occurrence of these legal events is the Conveying of Land Use Submission conducted by both parties. The agreement has never been declared null and void by law or by both parties.

Keywords: Right to Build, Right to Manage, KTUN