DAMPAK SOSIAL EKONOMI RELOKASI, KORBAN PENGGUSURAN BANGUNAN DIATAS TANAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA

(Studi Pada Penghuni Rusunawa Keputih)

Social-Economic Impact Of Relocation,  Victims Of The Development Of Building On The Land Of Surabaya City Government

(Study On The Dwellers Of Keputih )

Pembangunan sebuah kota tidak terlepas dari fenomena penggusuran. Penggusuran atau penertiban bangunan-bangunan yang di dirikan secara sembarangan dan melanggar peraturan pemerintah, merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menata kota. Selain itu penggusuran juga terjadi karena adanya alih fungsi lahan dari permukinan menjadi fungsi-fungsi yang lain seperti perkantoran, pusat perdagangan, industri, dan lain-lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak sosial dan ekonomi serta menganalisis kondisi objektif korban penggusuran yang direlokasi pemerintah kota Surabaya ke rumah susun Keputih. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Struktural Konflik dari Ralf Dahrendorf yang membahas tentang perbedaan distribusi otoritas yang mengakibatkan lahirnya kelompok-kelompok kepentingan. Kelompok-kelompok kepentingan itu terlihat dari kepentingan dari kelompok superordinasi dan subordinasi. Data primer dikumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam terhadap korban penggusuran yang direlokasi ke rumah susun Keputih. Data yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif. Penelitian ini menemukan bahwa proses relokasi yang dilakukan oleh pemerintah kota membawa masalah baru bagi korban penggusuran. Korban penggusuran mengalami dampak sosial dan ekonomi. Mereka mengalami dampak sosial terkait dengan interaksi sosial, pendidikan, adanya perbedaan norma antarpenghuni, dan adanya perubahan sosial. Sementara itu, dampak ekonomi yang dirasakan mereka  seperti biaya hidup yang naik, usaha yang tidak bisa dilanjutkan kembali, dan kehilangan pekerjaan. Korban penggusuran pasrah saat dilakukan relokasi, karena mereka menyadari sedang berhadaan dengan pemegang otoritas yang memiliki wewenang, dan mereka takut terhadap sanksi apabila menentang pemerintah. Selain itu,  mereka menyadari menempati tanah milik pemerintah adalah perbuatan salah.

Kata Kunci : Pembangunan Kota, Penataan Tata Ruang, Relokasi, Penggusuran

Construction of a city is not detached from the phenomenon of displacement. The disablement or implementation of buildings that are established in vain and violate government regulations, is one of the efforts made by the Government to organize the city. In addition, the expropriation also occurs because there is land function from the surface of the area to other functions such as Office, center of Trade, industry, and others. This Research aims to analyse social and economic impacts as well as analyze the objective conditions of the victims of the government-relocated Surabaya city to the Keputih house. This research uses a qualitative approach. The theory used in this study was the structural theory of the conflict of Ralf Dahrendorf which discusses the difference in the distribution of authority that resulted in interestgroups. The groups of interest were seen from the interests of the superordination and subordination groups. Primary Data is collected through observations and in-depth interviews against the victims of the displacement that is relocated to the Keputih bunk. Collected Data is analyzed descriptively. The study found that the relocation process carried out by the municipal government brought a new problem for victims of the displacement. The victims of the displacement  experienced social and economic impacts. They experienced dsocial , related to  social interactions, education, the  existence of  differences  betweenresidents, and social change. SeThat is, the impact  of  their perceived economies as the cost of living is rising, businesses that cannot be resumed, and  lost jobs. Victims of postwar suspension during relocation, because they  realized that there was an authority with    The authority of authorities, and they feared sanctions against the government. Selain that, They realize  occupying the land belongs to the government is wrong deeds  .

Keywords: City development, spatial arrangement, relocation, displacement