Digilib | Universitas Negeri Surabaya

Jenis Dokumen

Disertasi
Karya Akhir S1
Karya Akhir S2
Karya Akhir S3
Skripsi
Tesis
Tugas Akhir D3
Tugas Akhir D4

Fakultas

Ilmu Pendidikan
Bahasa & Seni
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Ilmu Sosial & Politik
Hukum
Psikologi
Teknik
Ekonomika dan Bisnis
Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan
Vokasi
Pascasarjana

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAKARTA NOMOR 501/PDT/2020/PT DKI TERKAIT PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS

Kode Dokumen : 0133/FH-HUK/2025

Penulis Utama : Meylinda Putri Widiyasari

NIM Penulis Utama: 21040704131

Tahun : 2025

Judul ID :

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAKARTA NOMOR 501/PDT/2020/PT DKI TERKAIT PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS

Judul EN :

LEGAL ANALYSIS OF JAKARTA HIGH COURT DECISION NUMBER 501/PDT/2020/PT DKI REGARDING VIOLATION OF NOTARY CODE OF ETHICS

Sumber : UNESA - Fakultas Hukum - Jurusan S1 Ilmu Hukum - 21040704131 - 2025

Jenis Dokumen : Skripsi

Abstrak ID :

Notaris dalam menjalankan tugas dan profesinya harus mengacu kepada Kode Etik Notaris sebagai pertanggungjawaban yang mutlak. Notaris sebagai salah satu dari profesi di bidang hukum tentunya diawasi oleh suatu lembaga yang memiliki wewenang dalam menjalani pengawasan dan evaluasi kinerja Notaris. Lembaga tersebut yaitu Majelis Pengawas Notaris di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM. Seorang Notaris ketika menjalankan tugasnya dan ditemukan melanggar ketentuan yang sebagaimana dimaksud merupakan kewajibannya dalam menjalankan profesinya, maka dapat dikatakan melanggar kode etik profesinya sebagai Notaris. Majelis Pengawas Notaris memiliki hak dan kewenangan dalam menangani permasalahan pelanggaran pada Kode Etik Notaris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara usulan pemberhentian tidak hormat yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas kepada Notaris yang melanggar Kode Etik Notaris dikarenakan tidak memberikan salinan akta dalam suatu penandatanganan akta kepada pihak yang berwenang di dalam putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 501/Pdt/2020. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji akibat-akibat dan dampak hukum yang terjadi bagi pihak Notaris dan Majelis Pengawas Notaris. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus dan pendekatan konseptual untuk membantu Penulis dalam menganalisis penelitian ini. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini kurang memenuhi hak-hak pembelaan Notaris dan dampaknya sangat merugikan Muhammad Irsan, S.H. selaku Notaris yang berperkara

Abstrak EN :

In carrying out their duties and profession, a Notary must refer to the Notary Code of Ethics as an absolute responsibility. Notaries as one of the professions in the legal field are certainly supervised by an institution that has the authority to carry out supervision and evaluation of Notary performance. This institution is the Notary Supervisory Board under the auspices of the Ministry of Law and Human Rights. A Notary when carrying out his duties and is found to violate the provisions as referred to as his obligations in carrying out his profession, it can be said to have violated his professional code of ethics as a Notary. The Notary Supervisory Board has the right and authority to handle problems of violations of the Notary Code of Ethics. This study aims to analyze in more depth the judge's considerations in deciding the case of a proposal for dishonorable dismissal issued by the Supervisory Board to a Notary who violated the Notary Code of Ethics for not providing a copy of the deed in a deed signing to the authorized party in the decision of the Jakarta High Court Number 501 / Pdt / 2020. This study also aims to examine the consequences and legal impacts that occur for the Notary and the Notary Supervisory Board. This research is a normative research with a statutory approach as well as a case approach and a conceptual approach to assist the Author in analyzing this research. The results of this study conclude that the judge's considerations in deciding this case did not fully fulfill the notary's rights to defense and had a significant detrimental impact on Muhammad Irsan, S.H., the notary in the case.

Link Artikel

File Abstrak

File Lampiran