ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK KORBAN PEMERKOSAAN INSES MELAKUKAN ABORSI ILEGAL (STUDI PUTUSAN NOMOR X/PID.SUS-ANAK/2018/PTJMB)

JURIDICAL ANALYSIS OF JUDICIAL DECISIONS ON THE CRIMINAL LIABILITY OF A CHILD VICTIM OF INCESTUAL RAPE WHO COMMITTED AN ILLEGAL ABORTION (CASE STUDY DECISION NUMBER X/PID.SUS-ANAK/2018/PT JMB)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Banding Nomor X/Pid.Sus-Anak/2018/PT JMB terkait tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak sebagai terdakwa serta menganalisis kesesuaian putusan tersebut dengan ketentuan hukum positif Indonesia. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan tindak pidana aborsi dalam hukum positif Indonesia dan bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim yang menghilangkan sifat melawan hukum serta melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dalam perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana aborsi serta pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan yang menjadi objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan aborsi yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 346 KUHP karena terdakwa secara sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan gugurnya kandungan. Selain itu, tindakan tersebut tidak memenuhi syarat pelaksanaan aborsi sebagaimana diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Meskipun demikian, majelis hakim dalam Putusan Banding Nomor X/Pid.Sus-Anak/2018/PT JMB menyatakan bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan daya paksa (overmacht) sehingga terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (ontslag van rechtsvervolging). Menurut hasil analisis penulis, pertimbangan hakim tersebut kurang tepat karena tekanan psikologis yang dialami terdakwa tidak sepenuhnya memenuhi unsur daya paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP. Oleh karena itu, terdakwa tetap seharusnya dimintai pertanggungjawaban pidana karena telah terbukti melakukan tindak pidana aborsi ilegal. Pemidanaan terhadap terdakwa tidak dimaksudkan sebagai bentuk pembalasan, melainkan sebagai upaya menegakkan kepastian hukum, menjaga efektivitas norma hukum mengenai larangan aborsi ilegal, dan memberikan efek preventif terhadap pelanggaran hukum serupa di masa mendatang. 

This study aims to analyze the judges' legal considerations in Appeal Decision Number X/Pid.Sus-Anak/2018/PT JMB concerning the crime of abortion committed by a child as the defendant and to examine the conformity of the decision with the provisions of Indonesian positive law. The issues discussed in this research are the regulation of abortion under Indonesian positive law and the juridical analysis of the judges’ considerations in eliminating the unlawful nature of the act and releasing the defendant from all legal charges in the case. This research employs a normative legal research method using a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The legal materials consist of primary legal materials in the form of legislation and court decisions, as well as secondary legal materials derived from legal textbooks, journals, and other relevant legal literature. The data were analyzed qualitatively by examining legal provisions governing abortion and the legal reasoning applied by the panel of judges in the decision under study. The results of the study indicate that the abortion committed by the defendant fulfilled the elements of a criminal offense as stipulated in Article 346 of the Indonesian Criminal Code, as the defendant intentionally performed an act resulting in the termination of the pregnancy. Furthermore, the act did not comply with the requirements for lawful abortion as regulated under Articles 75 and 76 of Law Number 36 of 2009 concerning Health. Nevertheless, the panel of judges in Appeal Decision Number X/Pid.Sus-Anak/2018/PT JMB held that the defendant committed the act under circumstances of coercion (overmacht) and therefore released the defendant from all legal charges (ontslag van rechtsvervolging). Based on the author's analysis, such judicial consideration is questionable because the psychological pressure experienced by the defendant does not fully satisfy the legal requirements of coercion as stipulated in Article 48 of the Indonesian Criminal Code. Therefore, the defendant should still have been held criminally liable for committing an illegal abortion. The imposition of criminal sanctions should not be viewed solely as a form of retribution but rather as an effort to uphold legal certainty, maintain the effectiveness of legal norms prohibiting illegal abortion, and provide a preventive effect against similar violations in the future.