IMPLEMENTASI PROGRAM SUMUR PERTANIAN DI DESA LENGKONG KECAMATAN BALEN KABUPATEN BOJONEGORO
IMPLEMENTATION OF AGRICULTURAL WELL PROGRAM IN LENGKONG VILLAGE BALEN DISTRICT BOJONEGORO REGENCY
IMPLEMENTASI PROGRAM SUMUR PERTANIAN
DI DESA LENGKONG KECAMATAN BALEN
KABUPATEN BOJONEGORO
SDG’s dunia nomor dua berbunyi “zero hunger” yang berarti adalah tidak adanya kelaparan. Indonesia juga mengupayakan agar Masyarakat Indonesia tidak ada yang mengalami kelaparan. Hal ini dibuktikan dengan berbagai dana yang dikucurkan oleh pemerintah dibidang ketahanan pangan. Program ini dilaksanakan dengan berbagai bentuk kegiatan ketahanan pangan salah satunya program sumur pertanian. Pelaksanaan program sumur pertanian di Desa Lengkong masih memiliki kendala yaitu belum adanya dokumen atau administrasi pendukung, kurangnya jumlah pengelola, serta pembayaran iuran dari pemanfaat program yang tersendat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi program sumur pertanian di Desa Lengkong Kecamatan Balen.
Penelitian ini menggunakan teori indikator implementasi kebijakan Edwars III yang terdiri dari komunikasi, sumberdaya, struktur birokrasi, dan disposisi. Jenis penelitian adalah deskriptif dan pendekatan penelitian menggunakan kualitatif.
Teknik analisis data menggunakan teori Miles and Huberman yang meliputi pengambilan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator komunikasi dengan sub-indikator transmisi, kejelasan, dan konsistensi telah berjalan dengan baik. Indikator sumberdaya dengan sub-indikator informasi dan wewenang telah berjalan dengan baik, namun pada sub indikator staff, dan fasilitas belum berjalan dengan baik. Indikator disposisi dengan sub-indikator komitmen dan tanggapan dalam pelaksanaan program sumur pertanian di Desa Lengkong telah berjalan dengan baik. Indikator struktur birokrasi dengan sub-indikator struktur organisasi dan hubungan antar unit organisasi program sumur pertanian di Desa Lengkong telah berjalan dengan baik, namun pada sub indikator SOP belum berjalan dengan baik.
Dengan demikian, sebaiknya ada pelatihan administrasi dari pemerintah agar pelaporan program menjadi lebih rapi dan terstruktur. Melakukan penambahan jumlah staff khususnya petugas lapangan supaya lebih mudah dalam memberikan pelayanan dan memperkuat pengawasan serta pendampingan kepada petani pemanfaat sumur pertanian.
Kata Kunci : Sumur Pertanian, Implementasi, Kebijakan
IMPLEMENTATION OF AGRICULTURAL WELL PROGRAM
IN LENGKONG VILLAGE BALEN DISTRICT
BOJONEGORO REGENCY
The second Sustainable Development Goal (SDG) of the world is "zero hunger," which means the eradication of hunger. Indonesia is also striving to ensure that no one in the Indonesian society experiences hunger. This is evidenced by various funds allocated by the government in the field of food security. This program is implemented through various forms of food security activities, one of which is the agricultural well program. The implementation of the agricultural well program in Lengkong Village still faces challenges, namely the lack of supporting documents or administration, insufficient numbers of managers, and delays in the payment of contributions from program beneficiaries.
The objective of this research is to describe the implementation of the agricultural well program in Lengkong Village, Balen Sub-District. This research uses Edward III's theory of policy implementation indicators, which consist of communication, resources, bureaucratic structure, and disposition. The research method is descriptive, and the research approach is qualitative. Data analysis techniques follow Miles
and Huberman's theory, which includes data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions.
The research results indicate that the communication indicator with sub-indicators such as transmission, clarity, and consistency has been functioning well. The resource indicator with sub-indicators like information and authority has been functioning well, although the sub-indicators of staff and facilities have not been functioning well. The disposition indicator with sub-indicators like commitment and responsiveness in the implementation of the agricultural well program in Lengkong Village has been functioning well. The bureaucratic structure indicator with sub-indicators like organizational structure and inter-unit relationships within the agricultural well program in Lengkong Village has been functioning well, but the sub-indicator of Standard Operating Procedures (SOP) has not been functioning well. Therefore, it is recommended to provide administrative training from the government to ensure that program reporting becomes more organized and structured. There should be an increase in the number of staff, especially field officers, to facilitate better service delivery, strengthen supervision, and provide assistance to farmers utilizing the agricultural well program.
Keywords: Agricultural Well, Implementation, Policy