ABSTRAK

Penegakan Hukum Pasal 103 Huruf A Undang-Undang Kepabeanan Terkait Pemalsuan Dokumen Impor Pabean Di Bea Cukai Tanjung Perak

Nama                                 : Zahabi May Hamzah

NIM                                    : 16040704073

Program Studi                   : S-1 Ilmu Hukum

Jurusan                               : Hukum

Fakultas                              : lmu Sosial dan Hukum

Nama Lembaga                 : Universitas Negeri Surabaya

Pembimbing                       : Emmilia Rusdiana, S.H.,M.H.

Perkembangan kegiatan Impor di Jawa Timur secara keseluruhan tercatat naik sebesar 17,89 persen dibanding pada tahun 2017. Peningkatan kegiatan impor berdampak pada banyaknya pelanggaran pemalsuan dokumen impor demi menekan tarif biaya masuk, pemalsuan dokumen telah diatur pada Pasal 103 Huruf A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan terkait Pemalsuan Dokumen Impor dan Faktor Penghambat Penegakan Hukum terkait Pemalsuan Dokumen Impor. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis.Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi kepada informan terkait. Informan dari penelitian ini adalah Kepala Direktorat Seksi Penindakan dan Penyidikan di Bea Cukai Tanjung Perak serta importir. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan adanya penegakan hukum penyidik bea cukai yakni upaya preventif dan represif. Upaya represif dilakukan penyidik melakukan penanganan sesuai dengan proses beracara dalam KUHAP dan Undang-Undang Kepabeanan, dan Peraturan Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan dibantu oleh polisi sebagai koordinator pengawasan serta dalam melacak pelaku dibantu oleh ahli ITE dan perusahaan telekomunikasi, namun dalam penegakannya belum optimal dan masih perlu adanya peningkatan integritas dan kapabilitas dari penyidik bea cukai serta fakta dilapangan menunjukkan bahwa dari tahun 2017 hingga 2018 terdapat 41 kasus dan hanya 13 kasus yang selesai, Upaya preventif dilakukan bea cukai dengan cara moralistik namun pelanggaran masih mengalami peningkatan dibuktikan dengan adanya total barang hasil penindakan impor mencapai 11.444 dengan kerugian sekitar 3 triliun. karena terdapat beberapa faktor penghambat yakni : (1) Faktor aparat penegak hukum, penyidik bea cukai yang kekurangan anggota penyidik dan keterbatasan dalam bidang IT. (2) Faktor sarana dan prasarana karena belum tersedianya lab forensik dan software aplikasi yang dimiliki penyidik belum maksimal. (3) Faktor masyarakat yang belum memahami aturan yang berlaku. (4) Faktor kebudayaan, pelaku usaha menganggap bahwa kegiatan mencari laba sebanyak mungkin dengan melanggar hukum merupakan sesuatu hal yang wajar.

Kata kunci: penegakan hukum, pemalsuan dokumen impor, bea cukai

ABSTRACT

Law Enforcement Article 103 Letter A Customs Law Related to Falsification of Customs Import Documents in Tanjung Perak Customs

Name                                  : Zahabi May Hamzah

Student ID Number         : 16040704073

Program                             : S-1 Ilmu Hukum

Department                       : Hukum

Faculty                               : Ilmu Sosial dan Hukum

Institution Name              : Universitas Negeri Surabaya

Adviser/Advisor             : Emmilia Rusdiana, S.H., M.H.

                    The overall development of import activities in East Java rose by 17.89 percent compared to 2017. The increase in import activities had an impact on the number of violations in the falsification of import documents in order to reduce the entry fee, document falsification has been regulated in Article 103 Letter A of Law Number 10 1995 concerning Customs. This study aims to determine the law enforcement of Article 103 letter a of Law Number 17 of 2006 concerning Amendment to Law Number 10 of 1995 concerning Customs related to Falsification of Import Documents and Factors Inhibiting Law Enforcement related to Falsification of Import Documents. This study uses sociological juridical research methods. Data collection techniques are carried out by interviewing and documenting relevant informants. The informants of this research are the Head of the Directorate of Enforcement and Investigation Section at Tanjung Perak Customs and importers. Data were analyzed descriptively qualitatively. The results in this study indicate the existence of customs investigators law enforcement namely preventive and repressive efforts. Repressive efforts are carried out by investigators to handle in accordance with the proceedings in the Criminal Procedure Code and Customs Law, and the Directorate General of Customs Regulations assisted by the police as the coordinating supervisor and in tracking the perpetrators assisted by ITE experts and telecommunications companies, but the enforcement is not optimal and is still optimal There is a need to increase the integrity and capability of customs investigators and the facts on the ground show that from 2017 to 2018 there were 41 cases and only 13 cases were completed. imports reached 11,444 with a loss of around 3 trillion. because there are several inhibiting factors, namely: (1) Factors of law enforcement officers, customs investigators who lack investigator members and limitations in the IT field. (2) Facilities and infrastructure factors due to the unavailability of forensic labs and application software owned by investigators have not been maximized. (3) Community factors that do not understand the applicable rules. (4) Cultural factors, the business actor considers that the activity of seeking as much profit as possible by breaking the law is something that is natural.

Keywords: law enforcement, falsification of import documents, customs.