TINDAK PIDANA PENYERANGAN KELOMPOK LASKAR PADA ACARA MIDODARENI (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 672/PID.B/2020/PN.SMG)

CRIMINAL ATTACK OF THE LASKAR GROUP AT MIDODARENI EVENT (ANALYSIS OF DECISION NUMBER 672/PID./2020/PN.SMG)

Upaya penangan perkara diskriminasi ras dan etnis terhadap suatu golongan minoritas harus ditangani dengan serius mengingat saat ini di indonesia sedang terjadi maraknya darurat intoleransi. JPU dalam memberikan dakwaan harus memperhatikan dampak dari perbuatan terdakwa, pelanggaran diskriminasi ras dan etnis mengatur adanya sanksi tersendiri sebagai aturan yang khusus. JPU hanya mendakwa perbuatan terdakwa diancam dengan aturan yang umum dalam KUHP yaitu Pasal 170 KUHP melakukan kekerasan dengan tenaga bersama, tetapi JPU tidak memasukkan bahwa pebuatan terdakwa adalah suatu bentuk tindak pidana dengan tendensi pada suatu tindak diskriminasi ras dan etnis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakan bahan hukum primer, sekunder serta bahan non hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis tindakan terdakwa Misran dari kelompok Laskar yang melakukan penyerangan pada acara Midodareni, apabila dikenai sanksi berdasarkan Pasal 16 dan 17 UU No. 40 Tahun 2008 dan Menganalisis Dakwaan JPU dalam Putusan Nomor 672/PID.B/2020/PN. Hasil dari penelitian ini melalui analisis bahwa terdakwa Muhammad Misran melakukan tindak pidana perbarengan yaitu consursus idealis dengan pidana kumulatif terbatas diberikan hukuman yang paling berat berdasarkan pasal 16 dan 17 UU No. 40 Tahun 2008 dan Dakwaan JPU dalam Putusan Nomor 672/PID.B/2020/PN.SMG tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa, karena dakwaan yang disusun secara kumulatif tersebut jaksa tidak mendakwa dalam dakwaan keempat melanggar Pasal 16 UU No. 40 Tahun 2008 dan atau dakwaan kelima melanggar Pasal 17 UU No. 40 Tahun 2008.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Diskriminasi, Dakwaan JPU

Efforts to handle cases of racial and ethnic discrimination against a minority group must be handled seriously considering that currently in Indonesia there is an emergency of intolerance. The prosecutor in giving the indictment must pay attention to the impact of the defendant's actions, the violation of racial and ethnic discrimination stipulates a separate sanction as a special rule. The Public Prosecutor only charged that the defendant's actions were threatened with the general rules in the Criminal Code, namely Article 170 of the Criminal Code for committing violence with collective force, but the Public Prosecutor did not include that the defendant's actions were a form of criminal act with a tendency to racial and ethnic discrimination. This research is a normative legal research using primary, secondary and non-legal materials. The purpose of this study was to analyze the actions of the defendant Misran from the Laskar group who carried out the attack at the Midodareni event, if he was subject to sanctions based on Articles 16 and 17 of Law no. 40 of 2008 and Analyzing the Prosecutor's Indictment in Decision Number 672/PID.B/2020/PN. The results of this study through the analysis that the defendant Muhammad Misran committed a concurrent criminal act, namely idealistic consursus with limited cumulative punishment given the most severe punishment based on articles 16 and 17 of Law no. 40 of 2008 and the prosecutor's indictment in Decision Number 672/PID.B/2020/PN.SMG are not in accordance with the actions of the defendant, because the cumulatively compiled indictment did not charge the prosecutor in the fourth indictment of violating Article 16 of Law no. 40 of 2008 and/or the fifth indictment violates Article 17 of Law no. 40 of 2008.

Keywords: Crime, Discrimination, Indictment by the Public Prosecutor