IMPLEMENTASI BANPRES PRODUKTIF USAHA MIKRO (BPUM) UNTUK PENGEMBANGAN SEKTOR UMKM DI MASA PANDEMI (STUDI DI KECAMATAN DUKUN KABUPATEN GRESIK)

IMPLEMENTATION OF THE BANPRES PROGRAM FOR MICRO BUSINESS PRODUCTIVE (BPUM) FOR MSME SECTOR DEVELOPMENT IN PANDEMIC TIMES (STUDY IN THE DUKUN DISTRICT, GRESIK REGENCY)

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19 terhadap keberlangsungan UMKM melalui Kementerian Koperasi dan UKM yakni dengan mengeluarkan program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM). Program ini diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional. Pelaksanaan Program BPUM di Kecamatan Dukun terkendala dengan kurangnya sosialisasi serta kurang tepatnya sasaran program yang disebabkan singkatnya waktu pendaftaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi, faktor pendorong serta penghambat dalam pelaksanaan BPUM di Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori implementasi Edwards III yang terdiri dari komunikasi, sumberdaya, struktur birokrasi, dan disposisi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aspek komunikasi sudah berjalan dengan baik. Faktor sumberdaya mulai dari fasilitas, wewenang, informasi dan keahlian pegawai sudah terimplementasi dengan baik. Namun, kuantitas pegawai di Kecamatan Dukun masih kurang mencukupi. Faktor struktur birokrasi sudah tersusun dengan baik sehingga memudahkan untuk berkoordinasi antar pelaksana kebijakan, selain itu SOP yang digunakan sudah lengkap dan jelas. Faktor disposisi sudah terimplementasi dengan baik terlihat dari arahan dan respon pihak Kecamatan Dukun terhadap program BPUM sangat baik. Struktur organisasi dan komunikasi yang terjalin dengan baik merupakan faktor pendukung dalam pelaksanaan BPUM di Kecamatan Dukun. Faktor Penghambat dalam pelaksanaan BPUM adalah singkatnya waktu dalam proses pengajuan calon penerima BPUM dan waktu pencairannya, kurangnya sosialisasi, serta  kuantitas pegawai yang masih kurang menjadi penghambat dalam pengimplementasian BPUM.

Kata Kunci : Implementasi, Banpres Produktif Usaha Mikro, Pengembangan, UMKM

Efforts made by the government to reduce the impact of the Covid-19 pandemic on the sustainability of MSMEs through the Ministry of Cooperatives and SMEs are by issuing the Banpres program for Productive Micro Enterprises (BPUM). This program is regulated in the Regulation of the Minister of Cooperatives and SMEs No. 2 of 2021 concerning General Guidelines for the Distribution of Government Assistance for Micro Business Actors to Support National Economic Recovery. The implementation of the BPUM Program in Dukun District is constrained by the lack of socialization and the lack of precise program targets due to the short registration time. The purpose of this study was to determine the implementation, driving and inhibiting factors in the implementation of BPUM in Dukun District, Gresik Regency. This study uses a qualitative descriptive method using the theory of implementation of Edwards III which includes communication, resources, bureaucratic structure, and disposition. The results of this study indicate that the communication aspect has been going well. Resource factors ranging from facilities, authority, information and employee expertise have been implemented properly. However, the number of employees in the Dukun District is still insufficient. The bureaucratic structure factor is well structured making it easier to coordinate between policy implementers, besides the SOPs used are complete and clear. The disposition factor has been implemented properly, it can be seen from the direction and response of the Dukun District to the BPUM program that is very good. Organizational structure and well-established communication are supporting factors in the implementation of BPUM in Dukun District. Inhibiting factors in the implementation of BPUM are the short time in the process of submitting candidates for BPUM recipients and the time for disbursement, lack of socialization, and the number of employees who are still lacking in the implementation of BPUM.

Keywords: Implementation, Banpres Produktif Usaha Mikro, Development, MSMEs