KAJIAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN NEGARA DALAM PUTUSAN NOMOR 2633/K/PID.SUS/2018

JURIDICAL STUDY OF CORPORATE RESPONSIBILITY FOR ENVIRONMENTAL DAMAGE THAT CREATE STATE LOSSES IN DECISION NUMBER 2633/K/PID.SUS/2018

Komisi PemberantasannKorupsi (KPK) untuk pertama kalinya menggunakan kerusakan lingkungan untuk menilai kerugian keuangan Negara. Dalam kasus Nur Alam, jaksa menilai, perbuatan tersebut mengakibatkan musnahnya atau berkurangnya ekologis/lingkungan pada lokasi tambang di Pulau Kabena yang dikelola PT Anugrah Harisma Barakah. Hakim tingkat Kasasi memberikan makna bahwa kerugian negara akibat korupsi sebesar 1,5 triliun rupiah bukan merupakan suatu kerugian Negara melainkan murni keuntungan yang diperoleh dalam menjalankan suatu usaha (bisnis). Tujuan penelitian ini ialah 1) menganilis konsep pertanggungjawaban korporasiterhadap kerusakan lingkungan yang mengakibatkan kerugian negara dalam putusan nomor 2633/k/pid.sus/2018dan, 2) menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan  2633/K/Pidsus/2018 yang menolak dakwaan Penuntut mengenai kerusakan lingkungan sebagai kerugian Negara. Penelitian ini menggunakan statute approach, case approach dan conceptual approach. Hasil penelitian ini adalah Pertanggungjawaban korporasi terhadap kerusakan lingkungan yang mengakibatkan kerugian negara sesuai dengan UU PPLH adalah pertanggungjawaban mutlak (strict liability), yang mana pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana yang bersangkutan dengan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan. Pertimbangan hakim yang menyatakan keuntungan dari perusahaan bukan sebagai kerugian negara adalah tidak tepat dikarenakan dalam Perma Penanganan Perkara Tindak Pidana Korporasi menyatakan harta kekayaan adalah harta yang didapat dari tindak pidana maupun bukan tindak pidana. Diperlukan aturan mengenai kewenangan dan perhitungan kerugian Negara sehingga dapat menjadi kepastian hukum dalam penegakan lingkungan hidup. Diperlukan penegasan terhadap UU PPLH khususnya terhadap sanksi pidana bagi korporasi yang telah melakukan kerusakan lingkungan hidup.

The Corruption Eradication Commission (KPK) for the first time used environmental damage to assess state financial losses. In the case of Nur Alam, the prosecutor considered that the act resulted in the destruction or ecological / environmental degradation of the mine site on Kabena Island managed by PT Anugrah Harisma Barakah. Judges at the Cassation level mean that the loss of the state due to corruption of 1.5 trillion rupiah is not a loss of the State but is purely a profit obtained in running a business (business). The purpose of this study is 1) to annul the concept of state losses according to statutory regulations and, (2) to analyze the considerations of judges in Decision 2633 / K / Pidsus / 2018 who reject the Prosecutor's charges of environmental damage as state losses. This study uses a statute approach, case approach and conceptual approach. The results of this study are corporate responsibility for environmental damage resulting in state losses in accordance with the PPLH Law is to seize the profits obtained, the closure of all or part of the business and / or activity, repair due to criminal acts, the obligation to do what was neglected without rights and placement the company is under a maximum of 3 (three) years. Judge's consideration that states the profit from the company is not a loss to the state is not appropriate because in the Perma Handling Corporate Criminal Case states that assets are assets obtained from criminal or non-criminal acts. Required rules regarding the authority and calculation of state losses so that they can become legal certainty in environmental enforcement. An affirmation of the PPLH Law is needed especially for criminal sanctions for corporations that have done environmental damage.