ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI SURABAYA TERKAIT PERBUATAN CABUL (STUDI KASUS PUTUSAN TAHUN 2019-2020)

ANALYSIS OF JUDGE’S DECISIONS OF SURABAYA DISTRICT COURT RELATED TO SEXUAL ABUSIVE ACTIONS (CASE STUDY OF DECISIONS IN 2019-2020)

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tahun 2019–2020 terkait tindak pidana perbuatan cabul, Majelis Hakim menjatuhkan putusan berupa pidana penjara selama 3 tahun ke bawah terhadap Terdakwanya, artinya pidana penjara yang dijatuhkan hanya sepertiga dari ancaman hukuman maksimal yang tercantum pada Pasal 289 KUHP, yaitu 9 tahun. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengapa Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memutus perkara tindak pidana perbuatan cabul dengan pidana penjara di bawah 3 tahun dan mengapa Jaksa Penuntut Umum menerima putusan Hakim tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hakim merasa putusan 3 tahun ke bawah dirasa sudah cukup dengan alasan bahwa kerugian yang dialami Korban tidaklah berat, sedangkan Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan upaya hukum karena putusan Hakim telah sesuai dengan SOP Kejaksaan.

The 2019–2020 Surabaya District Court decision regarding the crime of obscenity, the Panel of Judges handed down a decision in the form of a prison sentence of 3 years or less against the Defendant, which means that the prison sentence imposed is only one-third of the maximum penalty listed in Article 289 of the KUHP, namely 9 years. The problem in this study is why the Surabaya District Court Judge decided on a case of obscene acts with a prison sentence of under 3 years and why the Public Prosecutor accepted the Judge's decision. This study uses empirical legal research methods with data collection techniques in the form of interviews. The results of this study indicate that the Judge feels that a decision of 3 years and under is sufficient on the grounds that the loss suffered by the victim is not heavy, while the Prosecutor does not take legal action because the Judge's decision is in accordance with the Prosecutor's SOP.