ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAJELIS HAKIM MAHKAMAH AGUNG TINGKAT KASASI NOMOR 2093/K/Pdt/2016 MENGENAI WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN KREDIT

LEGAL ANALYSIS OF THE DECISION OF THE PANEL OF JUDGES OF THE SUPREME COURT AT THE CASSATION LEVEL NUMBER 2093/K/Pdt/2016 CONCERING DEFAULT ON A CREDIT AGREEMENT

Keadaan memaksa fprce majeure merupakan suatu keadaan yang menghalangi debitur dalam pemenuhan kewajibannya, yang mana  dalam perjanjian kredit perbankan berupa pembayaran angsuran kredit. Keadaan memaksa/ fprce majeure termasuk dalam alasan pembelaan seorang debitor untuk lepas dari tanggung jawab ganti kerugian akibat terjadinya wanprestasi. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang dibahas ketika tejadi peristiwa yang menghalangi pembayaran angsuran kredit terjadi kepada debitur namun tidak dinyatakan majelis hakim sebagai peristiwa force majeure seperti halnya pada putusan majelis hakim Mahkamah Agung Tingkat Kasasi Nomor 2093/K/PDT/2016 dan akibat hukum atas putusan Majelis Hakim a quo. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan Kasus (Case Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Berdasarkan penelitian ini suatu keadaan dianggap sebagai keadaan memaksa frce majeure  ketika tanggung jawab atas risiko tidak sedang ditanggung debitur, dalam penelitian ini debitur menanggung tanggung jawab atas risiko sebab menolak tawaran asuransi dari kreditur. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerimaan penawaran fasilitas asuransi diperlukan untuk mengalihkan tanggung jawab atas risiko kredit, serta memperhatikan seluruh aspek perjanjian kredit sebelum memutuskan menjadi seorang debitur/nasabah.

Kata Kunci : Perjanjian, Kredit, Wanprestasi, Keadaan Memaksa, Risiko, Pertimbangan Hukum Hakim

Force majeure is a situation that prevents a debtor from fulfilling their obligations, which in a banking credit agreement involve paying loan installments. Force majeure is a defense a debtor can use to escape liability for damages resulting from a default. Based on this, the issue discussed is when an event occurs that prevents the debtor from paying credit installments but is not declared by the panel of judges as a force majeure event, as in the Supreme Court's decision at the Cassation Level  No. 2093/K/PDT/2016 and the legal consequences of the a quo panel of judges' decision. Using normative legal research methods, the Statute Approach, the Case Approach, and the Conceptual Approach, this research considers a force majeure event when the debtor is not responsible for the risk. In this research, the debtor assumes responsibility for the risk by rejecting the creditor's insurance offer. This research concludes that accepting an insurance facility is necessary to transfer responsibility for credit risk, and that all aspects of the credit agreement should be considered before deciding to become a debtor/customer.

Keywords: Credit, Default, Force Majeure, Risk, Judge’s Legal, Consideration.