ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN KOIN EMAS DINAR DAN KOIN PERAK DIRHAM DALAM PERJANJIAN TUKAR MENUKAR DI PASAR MUAMALAH DEPOK

JURIDICAL ANALYSIS OF THE USE OF DINAR GOLD COINS AND DIRHAM SILVER COINS IN EXCHANGE AGREEMENTS IN THE MUAMALAH MARKET, DEPOK

Rupiah merupakan mata uang Republik Indonesia dan alat tukar yang sah di wilayah Republik Indonesia menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Akan tetapi pada awal Februari 2021 di Pasar Muamalah Depok terdapat peristiwa koin dari logam mulia (emas dan perak) digunakan sebagai obyek tukar. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah penggunaan koin dinar dan dirham di Pasar Muamalah dalam perspektif hukum di Indonesia dan apakah transaksi di Pasar Muamalah dapat ditinjau dari perspektif perjanjian tukar menukar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis, pengumpulan bahan hukum dilakukan menggunakan aturan yang bersifat normatif dengan menggunakan buku atau jurnal hukum yang linear dengan penelitian, dan dianalisis dengan metode prespektif. Hasil pembahasan dalam penelitian ini adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia Rupiah adalah satu-satunya alat tukar yang sah di Indonesia. Penggunaan alat tukar lain di luar Rupiah akan mendapat sanksi pidana dan denda. Koin emas dan perak yang terdapat di Pasar Muamalah Depok bukan merupakan mata uang karena diproduksi oleh PT Antam dan tidak menyerupai mata uang negara lain manapun. Koin-koin tersebut hanya merupakan suatu komoditas biasa dan objek pajak yang tergolong sebagai emas perhiasan berdasarkan Pasal 1 angka 8 PMK No. 30/PMK.03/2014. Sehingga transaksi yang terjadi di Pasar Muamalah Depok dengan menggunakan koin dari logam mulia adalah suatu perjanjian tukar menukar dengan koin logam mulia sebagai salah satu obyek perjanjian/obyek tukarnya.

Rupiah is the currency of the Republic of Indonesia and the legal medium of exchange in the territory of the Republic of Indonesia according to Law Number 7 of 2011 concerning Currency. However, in early February 2021 at Pasar Muamalah Depok there was an incident where coins made of precious metals (gold and silver) were used as objects of exchange. Therefore this study aims to analyze whether the use of dinar and dirham coins in Muamalah Market from a legal perspective in Indonesia and whether transactions at Muamalah Market can be viewed from the perspective of exchange agreements. This research uses normative juridical research methods, uses statutory and historical approaches, collects legal material using normative rules using books or legal journals that are linear with research, and analyzed using perspective methods. The results of the discussion in this study are based on laws and regulations in Indonesia, the Rupiah is the only valid medium of exchange in Indonesia. The use of other means of exchange other than Rupiah will be subject to criminal sanctions and fines. The gold and silver coins contained in Pasar Muamalah Depok are not currency because they are produced by PT Antam and do not resemble the currency of any other country. These coins are just an ordinary commodity and a tax object which is classified as gold jewelry based on Article 1 number 8 of PMK No. 30/PMK.03/2014. So that transactions that occur at the Depok Muamalah Market using coins made of precious metals are an exchange agreement with precious metal coins as one of the objects of the agreement/object of exchange.