DAMPAK KEKOSONGAN KEPALA DESA TERHADAP BIROKRASI PEMERINTAHAN DESA DAN PELAYANAN PUBLIK DI DESA KAPAS KECAMATAN KABUPATEN BOJONEGORO

THE IMPACT OF THE VILLAGE HEAD VACANCY ON VILLAGE GOVERNMENT BUREAUCRACY AND PUBLIC SERVICES IN KAPAS VILLAGE, BOJONEGORO REGENCY DISTRICT

DAMPAK KEKOSONGAN KEPALA DESA TERHADAP BIROKRASI PEMERINTAHAN DESA DAN PELAYANAN PUBLIK DI DESA KAPAS KECAMATAN KABUPATEN BOJONEGORO

Abstrak

Kata kunci: kepala desa, efisiensi, struktur desa.

Kepala Desa adalah aparatur pemerintah garis depan yang mengarahkan pemerintahan negara dan memiliki kewenangan atas tindakan kepala desa untuk mewujudkan pelaksanaan tindakan atau program dengan hasil yang diharapkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kekosongan jabatan sebagai kepala desa terhadap kinerja perangkat desa di Desa Kapas Kecamatan Kapas Kabupaten Bojoegoro. Penelitian kali ini menggunakan penelitian kualitatif. Tipe yang berfokus pada dampak kekosongan jabatan sebagai kepala desa terhadap kinerja aparatur desa di Desa Kapas Kecamatan Kapas Kabupaten Bojoegoro. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan inferensi. Hasil dari penelitian ini adalah kinerja perangkat desa Kecamatan Kapas, Kecamatan Kapas dan Kabupaten Bojoegoro dalam menjalankan tugasnya dapat dinilai baik, cara kerja perangkat desa tertata dengan baik dan sesuai dengan Fungsi desa tersedia bagi para pemimpin sesuai dengan perannya masing-masing. Kepala desa memberikan pelayanan yang sangat memuaskan, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Pemerintah desa tetap menghargai kinerja yang baik dalam menunaikan tugasnya. Desa tetap dapat berfungsi dengan lancar seolah-olah memiliki pemimpin tetap. Kinerja pejabat daerah terpilih tetap berkualitas tinggi, memungkinkan pelayanan publik untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat waktu, efisien dan bertanggung jawab. Saran yang dapat peneliti berikan adalah segera mulai mencari kepala desa tetap agar Desa Kapas Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro bisa berjalan birokrasi dan pelayanan publiknya.

THE IMPACT OF THE VILLAGE HEAD VACANCY ON VILLAGE GOVERNMENT BUREAUCRACY AND PUBLIC SERVICES IN KAPAS VILLAGE, BOJONEGORO REGENCY DISTRICT

Abstract

Keywords: village head, efficiency, village structure.

The Village Head is the frontline government apparatus that directs the state government and has authority over the actions of the village head to realize the implementation of actions or programs with expected results. The purpose of this study is to determine the effect of vacancy as village head on the performance of village officials in Kapas Village, Kapas District, Bojoegoro Regency. This research uses qualitative research. Type that focuses on the impact of vacancy as village head on the performance of village apparatus in Kapas Village, Kapas District, Bojoegoro Regency. The data collection techniques used in this study were observation, interviews and documentation. While data analysis techniques use data reduction, data presentation and inference. The result of this study is that the performance of village apparatus in Kapas District, Kapas District and Bojoegoro Regency in carrying out their duties can be assessed well, the workings of village apparatus are well organized and in accordance with village functions available to leaders according to their respective roles. The village head provides very satisfactory service, so that people can easily get what they need. The village government still appreciates good performance in carrying out its duties. The village can still function smoothly as if it has a permanent leader. The performance of elected local officials remains of high quality, enabling public services to respond to the needs of the community in a timely, efficient and responsible manner. The suggestion that researchers can give is to immediately start looking for a permanent village head so that Kapas Village, Kapas District, Bojonegoro Regency can run its bureaucracy and public services.