Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Pembalut Reject di Marketplace

Responsibility of Rejected Sanitary Business Actors in The Marketplace

Ditemukan fenomena pelaku usaha di marketplace telah menjual pembalut dalam kondisi yang tidak layak atau reject dan tidak memberi informasi lebih detail mengenai barang yang dijual. Dalam Pasal 8 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan terdapat beberapa larangan pelaku usaha dalam memperdagangkan barang atau jasa tertentu serta larangan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas, tanpa memberikan informasi secara lengkap atas barang tersebut. Terlebih dalam Pasal 13 ayat 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik menyatakan bahwa pelaku usaha wajib menyampaikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan terhadap barang atau jasa yang diperdagangkan termasuk sistem elektronik yang digunakan sesuai karakteristik fungsi dan perannya dalam transaksi tersebut. Kasus kecurangan oleh pelaku usaha kerap terjadi dalam marketplace yang memang tidak memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur dengan kondisi produk. Karena produk dalam keadaan pengemasan yang baik, banyak konsumen yang tidak menyadari kondisi produk sebenarnya sehingga produk tersebut terjual dan tetap ditawarkan kepada konsumen. Sehingga dalam penelitian ini, yang akan dibahas adalah: Bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha pembalut reject terhadap konsumen di marketplace, serta bagaimana penyelesaian sengketa dalam perdagangan pembalut reject di marketplace. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konsep, serta menggunakan teknik deskriptif analitis dalam analisisnya. Hasil penelitian ini adalah pelaku usaha bertanggungjawab dalam memperdagangkan pembalut reject di marketplace yang tidak sesuai SNI dimana tidak sesuai dengan Pasal 8 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Pasal 13 ayat 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, dan hal itu dapat didasarkan pada prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability). Penyelesaian sengketa penjualan pembalut reject di marketplace dapat diupayakan oleh konsumen dengan jalur penyelesaian non litigasi oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Kata kunci: Pertanggungjawaban pelaku usaha, Pembalut Reject, Marketplace.

It was found that business actors in the marketplace have sold sanitary napkins in unsuitable or rejected conditions and did not provide more detailed information about the goods being sold. Article 8 paragraph 1 and paragraph 2 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection states that there are several prohibitions on business actors in trading certain goods or services and prohibitions that business actors are prohibited from trading damaged, defective, or used goods, without providing complete information about the goods. Moreover, Article 13 paragraph 1 letter b of Government Regulation Number 80 of 2019 concerning Trading Through Electronic Systems states that business actors are required to provide correct, clear, and honest information about the conditions and guarantees of the goods or services traded including the electronic system used according to the characteristics of the function and its role in the transaction. Cases of fraud by business actors often occur in marketplaces that do not provide correct, clear, and honest information about the condition of the product. Because the product is in good packaging, many consumers are not aware of the actual condition of the product so that the product is sold and still offered to consumers. So in this study, what will be discussed are: How is the accountability of reject sanitary napkin business actors to consumers in the marketplace, and how to resolve disputes in the trade of reject sanitary napkins in the marketplace. The research method used is normative juridical legal research, using a statutory approach, concepts, and using analytical descriptive techniques in its analysis. The results of this study are that business actors are responsible for trading rejected sanitary napkins in the marketplace that do not comply with SNI which is not in accordance with Article 8 paragraph 1 and 2 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Article 13 paragraph 1 letter b of Government Regulation Number 80 of 2019 concerning Trading Through Electronic Systems, and this can be based on the principle of strict liability. Settlement of disputes over the sale of rejected sanitary napkins in the marketplace can be attempted by consumers through a non-litigation settlement route by the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK).

Keywords: Accountability of business actors, Rejected Sanitary Napkins, Marketplace.