KAJIAN YURIDIS PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HAL TERSANGKA MELARIKAN DIRI

JURIDICAL REVIEW OF ASSETS FOR APPROPRIATION OF CORRUPTION IN THE EVENT OF THE SUSPECT ESCAPE

Di Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana korupsi selama ini cenderung mengutamakan melalui jalur pidana yang lebih berfokus kepada penghukuman pelaku tindak pidana korupsi daripada pengembalian aset negara. Perampasan aset negara tanpa pemidanaan juga salah satu tindakan yang bisa dilakukan negara guna mengembalikan aset negara yang sudah di ambil oleh para koruptor. Perampasan aset tanpa pemidanaan telah termuat dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun pasal tersebut hanya berlaku bagi terdakwa yang meninggal sebelum putusan dijatuhkan. Jika koruptor melarikan diri sebelum dijatuhi putusan sehingga terdakwa atau tersangka ini tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana dan mengakibatkan negara tidak bisa mendapatkan asetnya kembali. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dalam hal tersangka melarikan diri dan memahami pelanggaran hak yang terjadi pada saat perampasan aset. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa di Indonesia terdapat tiga mekanisme untuk melakukan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yaitu melalui gugatan perdata, dengan proses pidana, dan tanpa proses pemidanaan. Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi terhadap orang yang melarikan diri yaitu menggunakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Mekanisme perampasan aset ini tidak melanggar hak tersangka untuk melakukan pembuktian karena sebelum persidangan dimulai tersangka akan dipanggil terlebih dahulu untuk menghadiri persidangan sebanyak tiga kali, dan jika tersangka tidak menghadirinya maka hal ini tidak melanggar hak tersangka untuk melakukan pembuktian.

In Indonesia, the eradication of corruption has tended to prioritize the criminal route that focuses more on punishing the perpetrators of corruption rather than returning state assets. Confiscation of state assets without punishment is also one of the actions that the state can take to restore state assets that have been taken by corruptors. Confiscation of assets without conviction is contained in Article 34 of Law Number 31 Year 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes. However, this article only applies to defendants who died before the verdict was passed. If the corruptor runs away before the verdict, the defendant or suspect cannot be liable for criminal responsibility and the state cannot get his assets back. The purpose of this study is to analyze the return of assets resulting from corruption in the event that the suspect runs away and understand the rights violations that occur at the time of confiscation of assets. The research method used in this research is normative juridical legal research and uses a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study indicate that in Indonesia there are three mechanisms for confiscating assets resulting from criminal acts of corruption, namely through civil lawsuits, with criminal proceedings, and without criminal proceedings. Confiscation of assets resulting from criminal acts of corruption against people who run away, namely using a lawsuit against the law. This asset seizure mechanism does not violate the suspect's right to provide evidence because before the trial begins the suspect will be summoned to attend the trial three times, and if the suspect does not attend, this does not violate the suspect's right to provide evidence.