Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga kekuasaan yang mengadili atas pelanggaran undang-undang. Sebagaimana pengujian perkara konstitusi dengan Nomor 98/PUU-XV/2017 yang diajukan oleh pemohon Dwi Maryoso dan Feryando Agung Santoso sebagai pegawai negeri sipil untuk menguji suatu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 23A menyatakan bahwa “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang”. Adanya bunyi Pasal 92 ayat (4) Undang-Undang Aparatur Sipil Negara bahwa mengenai perlindungan diatur dalam peraturan pemerintah, hal ini terbukti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Aparatur Sipil Negara. Isi dalam peraturan pemerintah tersebut memeberikan wewenang kepada PT. TASPEN (Persero) untuk mengelola Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi aparatur Sipil Negara. PT. TASPEN dalam hal ini adalah badan hukum privat yang bertujuan untuk mencari keuntungan atau laba. Padahal dalam prinsip jaminan sosial haruslah dikelola oleh badan hukum publik yang bersifat nirlaba atau tidak mencari keuntungan yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS.

    Tujuan Penelitian ini adalah menganalisis mengenai pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 98/PUU-XV/2017 dalam perkara a quo dan juga menganalisis akibat hukum dalam putusan tersebut mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum teknik studi kapustakaan. Teknik analisa bahan hukum penelitian ini menggunakan deduktif.

      Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan tersebut terdapat kelalaian dimana hakim menyamakan frasa antara “diatur dengan undang-undang” dan frasa “diatur dalam undang-undang”. Terkait akibat hukum dari putusan tersebut PT. TASPEN tetap mengelola Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Aparatur Sipil Negara sampai tahun 2029. Padahal PT. Taspen adalah badan hukum privat yang mencari laba atau keuntungan bagi perusahaannya. oleh karena itu pemerintah seharusnya segera menyelesaikan pengalihan program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan kematian secepatnya dari PT. TASPEN kepada BPJS.

Kata Kunci : Hak Konstitusional, Jaminan Sosial, Pegawai Aparatur Sipil Negara.

The Constitutional Court is a power institution that prosecutes violations of the law. Testing of constitutional cases with Number 98/PUU-XV/2017 submitted by the applicant Dwi Maryoso and Feryando Agung Santoso as civil servants to examine a Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus against the Constitution of the Republic of Indonesia. Article 23A of the 1945 Constitution states that "taxes and other compulsory levies are regulated by law". The existence of article 92 paragraph (4) of the State Civil Apparatus Act that concerning protection is regulated in government regulations, this is proven by Government Regulation Number 70 of 2015 concerning Work Accident Insurance and Death Guarantee for State Civil Apparatus. The contents in the government regulation give authority to PT. TASPEN (Persero) to manage work accident insurance and death insurance for state civil servants. PT. TASPEN in this case is a private legal entity that aims to seek profits or profits. Even though the principle of social security must be managed by a non-profit or non-profit public legal entity, namely the Social Security Organizing Body or BPJS.

          The purpose of this study is to analyze the consideration of judges in the decision No. 98 / PUU-XV / 2017 in the a quo case and also analyze the legal consequences of the decision regarding the testing of Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus against the Republic of Indonesia's Basic Law Indonesia in 1945. The type of research used was normative juridical with a case approach, legislative approach and conceptual approach. The type of legal material used consists of primary, secondary and tertiary legal materials. Techniques of collection of literature study techniques. The legal material analysis technique of this research uses deductive.

          The results of this study and discussion indicate that the judge's judgment in the decision contained omission in which the judge likened the phrase between "regulated by law" and the phrase "regulated in law". Related to the legal consequences of the decision PT. TASPEN continues to manage Work Accident Insurance and Death Assurance for State Civil Apparatus until 2029. Even though PT. Taspen is a private legal entity that seeks profits or profits for its company.therefore the government should immediately complete the transfer of the Work Accident Guarantee and death insurance program as soon as possible from PT. TASPEN to BPJS.

Keywords: Constitutional Rights, Social Security, Civil Servants.

    Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga kekuasaan yang mengadili atas pelanggaran undang-undang. Sebagaimana pengujian perkara konstitusi dengan Nomor 98/PUU-XV/2017 yang diajukan oleh pemohon Dwi Maryoso dan Feryando Agung Santoso sebagai pegawai negeri sipil untuk menguji suatu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 23A menyatakan bahwa “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang”. Adanya bunyi Pasal 92 ayat (4) Undang-Undang Aparatur Sipil Negara bahwa mengenai perlindungan diatur dalam peraturan pemerintah, hal ini terbukti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Aparatur Sipil Negara. Isi dalam peraturan pemerintah tersebut memeberikan wewenang kepada PT. TASPEN (Persero) untuk mengelola Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi aparatur Sipil Negara. PT. TASPEN dalam hal ini adalah badan hukum privat yang bertujuan untuk mencari keuntungan atau laba. Padahal dalam prinsip jaminan sosial haruslah dikelola oleh badan hukum publik yang bersifat nirlaba atau tidak mencari keuntungan yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS.

    Tujuan Penelitian ini adalah menganalisis mengenai pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 98/PUU-XV/2017 dalam perkara a quo dan juga menganalisis akibat hukum dalam putusan tersebut mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum teknik studi kapustakaan. Teknik analisa bahan hukum penelitian ini menggunakan deduktif.

      Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan tersebut terdapat kelalaian dimana hakim menyamakan frasa antara “diatur dengan undang-undang” dan frasa “diatur dalam undang-undang”. Terkait akibat hukum dari putusan tersebut PT. TASPEN tetap mengelola Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Aparatur Sipil Negara sampai tahun 2029. Padahal PT. Taspen adalah badan hukum privat yang mencari laba atau keuntungan bagi perusahaannya. oleh karena itu pemerintah seharusnya segera menyelesaikan pengalihan program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan kematian secepatnya dari PT. TASPEN kepada BPJS.

Kata Kunci : Hak Konstitusional, Jaminan Sosial, Pegawai Aparatur Sipil Negara.

The Constitutional Court is a power institution that prosecutes violations of the law. Testing of constitutional cases with Number 98/PUU-XV/2017 submitted by the applicant Dwi Maryoso and Feryando Agung Santoso as civil servants to examine a Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus against the Constitution of the Republic of Indonesia. Article 23A of the 1945 Constitution states that "taxes and other compulsory levies are regulated by law". The existence of article 92 paragraph (4) of the State Civil Apparatus Act that concerning protection is regulated in government regulations, this is proven by Government Regulation Number 70 of 2015 concerning Work Accident Insurance and Death Guarantee for State Civil Apparatus. The contents in the government regulation give authority to PT. TASPEN (Persero) to manage work accident insurance and death insurance for state civil servants. PT. TASPEN in this case is a private legal entity that aims to seek profits or profits. Even though the principle of social security must be managed by a non-profit or non-profit public legal entity, namely the Social Security Organizing Body or BPJS.

          The purpose of this study is to analyze the consideration of judges in the decision No. 98 / PUU-XV / 2017 in the a quo case and also analyze the legal consequences of the decision regarding the testing of Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus against the Republic of Indonesia's Basic Law Indonesia in 1945. The type of research used was normative juridical with a case approach, legislative approach and conceptual approach. The type of legal material used consists of primary, secondary and tertiary legal materials. Techniques of collection of literature study techniques. The legal material analysis technique of this research uses deductive.

          The results of this study and discussion indicate that the judge's judgment in the decision contained omission in which the judge likened the phrase between "regulated by law" and the phrase "regulated in law". Related to the legal consequences of the decision PT. TASPEN continues to manage Work Accident Insurance and Death Assurance for State Civil Apparatus until 2029. Even though PT. Taspen is a private legal entity that seeks profits or profits for its company.therefore the government should immediately complete the transfer of the Work Accident Guarantee and death insurance program as soon as possible from PT. TASPEN to BPJS.

Keywords: Constitutional Rights, Social Security, Civil Servants.