Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/Hum/2018 Tentang Pencalonan Anggota DPD Dari Fungsionaris Partai Politik

Juridical Analysis Of The Supreme Courts Decision Number 65 P/Hum/2018 Concerning Nomination Of DPD Members From Political Party Functionary

Pemilu merupakan agenda yang akan diselenggarakan di Indonesia pada tingkat daerah maupun nasional. Dalam prosesnya pemilu mengalami problematika hukum terkait pencalonan anggota Dewan Pimpinan Daerah dari fungsionaris partai politik peserta pemilu. Pasal 60A,  PKPU nomor 26 Tahun 2018 yang berlandaskan putusan Mahmakah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 sebagai intepretasi hukum pasal 182 Huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (UU PEMILU) mengatakan bahwa frasa Pekerjaan Lain terkait tidak diperbolehkannya pencalonan anggota DPD dari fungsionaris Partai Politik. Oesman Sapta selaku calon anggota DPD merespon polemik pencoretan namanya dari daftar calon anggota DPD dengan mengajukan Gugatan ke Mahkamah Agung (MA). Tujuan penelitian untuk mengetahui pertimbangan hakim (Ratio Decidendi) dan implikasi hukum putusan hakim MA Nomor 65/P/HUM//2018 Tentang Pencalonan Anggota DPD dari Fungsionaris Partai Poliik. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersebut kemudian di analisa menggunakan teknik preskripstif. Hasil penelitian menunjukkan pertimbangan putusan MA Nomor 65/P/HUM/2018 dirasa tidak memenuhi pasal 178 HIR yang kemudian dapat dikategorikan sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd) dan KPU dapat tetap menjalankan Pemilu DPD tahun 2019 dengan dasar hukum PKPU No.26 Tahun 2018. Penulis berargumen bahwa seharusnya Mahkamah Agung terbuka dan menggunakan semua instrumen yang ada sebelum memberikan keputusan.
Kata kunci: Pemilu, Fungsionaris Partai, Pertimbangan Hakim

Elections are an agenda that will be held in Indonesia at the regional and national levels. During the election process, there were legal problems related to the nomination of members of the Regional Leadership Council from the functionaries of the political parties participating in the election. Article 60A, PKPU number 26 of 2018 which is based on the decision of the Constitutional Court Number 30/PUU-XVI/2018 as a legal interpretation of Article 182 Letter l of Law Number 7 of 2017 concerning Elections (Election Law) says that the phrase Other Work related does not it is permissible to nominate DPD members from political party functionaries. Oesman Sapta as a candidate for DPD member responded to the polemic of removing his name from the list of candidates for DPD members by filing a lawsuit to the Supreme Court (MA). The purpose of the study was to determine the judge's considerations (Ratio Decidendi) and the legal implications of the Supreme Court judges decision No. 65/P/HUM//2018 concerning the Nomination of DPD Members from Political Party Functionaries. This research is a normative juridical research using a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The types of legal materials in this study consist of primary legal materials and secondary legal materials. The legal material is then analyzed using prescriptive techniques. The results showed that the consideration of the Supreme Court's decision Number 65/P/HUM/2018 was deemed not to meet Article 178 of the HIR which could then be categorized as an insufficiently considered decision (onvoldoende gemotiveerd) and the KPU could continue to run the 2019 DPD Election on the legal basis of PKPU No. 26 of 2018. The author argues that the Supreme Court should be open and use all existing instruments before making a decision.
Keywords: Elections, Party Functionaries, Judges Considerations