Analisis Hubungan Hukum antara Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dengan Rumah Sakit Pendidikan dalam Hukum Ketenagakerjaan 

Pelaksanaan program pendidikan dokter spesialis meliputi 2 (dua) tugas utama yaitu proses pendidikan dan pelayanan kesehatan di rumah sakit pendidikan. Kedudukan PPDS dibawah institusi pendidikan tetapi juga memiliki tanggung jawab ke rumah sakit sehingga perlu diatur lebih jelas mengenai hubungan hukum antara PPDS dengan Rumah Sakit Pendidikan. Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan kedokteran hanya mengatur secara rinci hubungan hukum antara institusi pendidikan dengan rumah sakit pendidikan dengan perjanjian kerjasama. Berbeda dengan hubungan hukum antara PPDS dengan rumah sakit pendidikan yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar hubungan hukum antara PPDS dengan rumah sakit pendidikan dan untuk mengetahui apakah pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh PPDS memenuhi unsur hubungan hukum dalam hukum ketenagakerjaan yaitu hubungan kerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dan menggunakan metode pendekatan perundang-undang, konseptual dan kasus. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perlu adanya regulasi terkait dasar hubungan hukum antara rumah sakit pendidikan dengan PPDS karena menurut temuan penulis, kedudukan PPDS di Rumah Sakit Pendidikan diatur secara berbeda sesuai dengan peraturan internal rumah sakit (hospital by laws). Unsur hubungan kerja dalam hukum ketenagakerjaan bersifat kumulatif,. Maka dari itu, pelayanan kesehatan oleh Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Rumah Sakit Pendidikan tidak dapat dimaknai sebagai hubungan kerja karena unsur upah pada Dokter Peserta Didik yang bekerja memberikan pelayanan tidak dapat dipenuhi. Hal tersebut diakibatkan karena konsep insentif dalam imbalan jasa PPDS berbeda dengan konsep upah dalam hukum ketenagakerjaan.

Kata kunci: Hubungan Hukum, PPDS, Rumah Sakit Pendidikan, Hubungan Kerja 

The implementation of the medical specialist education program includes 2 (two) main tasks, namely the process of education and health services in teaching hospitals. The position of PPDS is under educational institutions but also has responsibility to hospitals, so it is necessary to regulate more clearly regarding the legal relationship between PPDS and teaching hospitals. In Law no. 20 of 2013 concerning Medical Education only regulates in detail the legal relationship between educational institutions and teaching hospitals with a cooperation agreement. In contrast to the legal relationship between PPDS and teaching hospitals which have not been regulated in laws and regulations. The purpose of this study was to find out the basis of the legal relationship between the PPDS and the teaching hospital and to find out whether the health services provided by the PPDS fulfill the elements of a legal relationship in labor law, namely the employment relationship. This research uses the juridical-normative research method and uses statutory, conceptual and case approaches. The results of this study indicate that there is a need for regulations related to the legal basis of relations between teaching hospitals and PPDS because according to the authors' findings, the position of PPDS in teaching hospitals is regulated differently according to hospital internal regulations (hospital by laws). The elements of employment relations in labor law are cumulative. Therefore, health services by Specialist Doctor Education Program Participants (PPDS) at Teaching Hospitals cannot be interpreted as a work relationship because the element of wages for Student Doctors who work to provide services cannot be fulfilled. This is because the concept of incentives in compensation for PPDS services is different from the concept of wages in labor law.

Keywords: Legal Relationship, PPDS, Teaching Hospital, Employment Relationship.