TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA TIMUR

TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY FINANCIAL MANAGEMENT EAST JAVA PROVINCE DPRD SECRETARIAT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan pada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan bersifat kualitatif serta dilihat dari sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan transparansi pada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur telah berjalan dengan baik walaupun pada tahap pelaksanaan dan penatausahaan masih perlu diperbaiki pada laporan pertanggungjawaban dalam melampirkan bukti administrasi. Penerapan akuntabilitas pada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur sudah berjalan dengan baik walaupun pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban masih terdapat hal yang perlu diperbaiki dalam keterlambatan Bendahara Pengeluaran memberikan laporan. Saran terhadap pemerintah daerah dapat mempertimbangkan penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada keseluruhan tahap pengelolaan keuangan dan mengembangkan kemampuan pegawai pemerintah penggunaan sistem informasi dalam pengelolaan keuangan.

This study aims to determine the implementation of transparency and accountability in each stage of financial management at the Secretariat of the East Java Provincial DPRD. The research method used in this study is descriptive qualitative. The type of data used is qualitative and is seen from the data sources used, namely primary and secondary data. Data collection techniques through interviews, observations, and documentation. The results of the study indicate that the implementation of transparency at the Secretariat of the East Java Provincial DPRD has been running well, although at the implementation and administration stages it still needs to be improved in the accountability report in attaching administrative evidence. The implementation of accountability at the Secretariat of the East Java Provincial DPRD has been running well, although at the reporting and accountability stages there are still things that need to be improved in the delay in the Expenditure Treasurer in providing reports. Suggestions for local governments include considering the implementation of the Regional Government Information System (SIPD) at all stages of financial management and developing the ability of government employees to use information systems in financial management.