PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERDAFTAR DI LUAR NEGERI TERKAIT PENGGUNAAN MEREK JASA “WEBINAR”

LEGAL PROTECTION OF ABROAD REGISTERED TRADEMARK RELATED TO THE USE OF THE SERVICE MARK “WEBINAR”

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penggunaan kata webinar dalam berbagai kegiatan yang telah dilakukan berbagai instansi pendidikan, pemerintah maupun swasta termasuk pelanggaran merek ketika kata tersebut telah terdaftar. Penelitian ini juga dikaitkan dengan apakah merek “webinar” dapat dikategorikan sebagai merek terkenal untuk kemudian dapat dilakukan analisis karena merek terkenal memiliki “perlakuan” yang tidak sama dengan merek biasa. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan bahan hukum primer yang sifatnya autoritatif. Analisis presktiptif digunakan dalam penelitian ini, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: pertama, webinar sebagai merek belum dapat dikategorikan sebagai merek terkenal, hal tersebut didasarkan Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran merek, pada pasal tersebut terdapat beberapa kriteria (tolok ukur) merek terkenal; kedua, akibat hukum penggunaan merek webinar di Indonesia tidak perlu mendapatkan perlindungan hukum, sehingga penggunaan webinar bukan termasuk sebagai pelanggaran hukum merek. Karena perlindungan hukum merek di Indonesia berdasarkan sistem konstitutif atau prinsip first to file. Aspek lain bahwa perlindungan hukum merek bersifat teritorial. Adapun saran bagi pemilik merek “webinar” apabila ingin mereknya dilindungi dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan, perlu mendaftarkan di beberapa negara termasuk di Indonesia, karena perlindungan merek berdasarkan sistem konstitutif dan berbatas teritorial.

This study aims to analyze how the use of the word webinar in various activities that have been carried out by various educational institutions, government and private, including brand violations when the word has been registered. This research is also related to whether the "webinar" brand can be categorized as a well-known marks for later analysis because well-known marks have "treatment" that is not the same as regular trademark. This study uses normative legal research, using primary legal materials that are authoritative in nature. Prespective analysis is used in this study, using a statutory approach, and a conceptual approach. Based on the results of the study, it can be concluded that: first, the webinar as a brand cannot yet be categorized as a well-known marks, it is based on Article 18 of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 67 of 2016 concerning trademark registration, in that article there are several criteria (benchmarks) of well-known brands; second, the legal consequences of using webinar marks in Indonesia do not need legal protection, so the use of webinars is not considered a violation of trademark law. Because the legal protection of trademarks in Indonesia is based on a constitutive system or the first to file principle. Another aspect is that the legal protection of trademarks is territorial. As for the advice for "webinar" brand owners, if they want their trademarks to be protected and not misused by unauthorized parties, it is necessary to register them in several countries including Indonesia, because trademark protection is based on a constitutive system and has territorial boundaries.