Pemenuhan Hak Jaminan Kehilangan Pekerjaan Bagi Pekerja Yang Mengundurkan Diri Atas Perintah Pengusaha

Fulfillment of Job Loss Guarantee Rights for Workers Who Resign Upon the Employer's Order

Jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) dikecualikan untuk pekerja yang mengundurkan diri, cacat total tetap, pensiun dan meninggal dunia. Dewasa ini, mekanisme mengundurkan diri seringkali digunakan oleh pengusaha untuk mengurangi beban pesangon dengan memberikan perintah kepada pekerja untuk mengundurkan diri sehingga terdapat cacat kehendak. Berdasarkan hal tersebut maka perlu diketahui melalui sebuah analisis mengenai apakah pengunduran diri atas perintah pengusaha dapat dikategorikan sebagai pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat 1 PP JKP dan bagaimana upaya hukum bagi pekerja yang mengundurkan diri atas perintah pengusaha agar pekerja dapat kembali mendapatkan hak atas JKP. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah tersebut ialah metode penelitian normatif yang sifatnya preskriptif dengan jenis pendekatan konseptual dan perundang-undangan serta teknik analisis bahan hukum menggunakan interpretasi gramatikal yang menggunakan bahan hukum baik primer, sekunder dan juga bahan non-hukum. Berdasarkan metode penelitian tersebut didapat hasil bahwa mengundurkan diri harus atas kemauan pekerja sendiri tanpa tekanan/perintah dari pihak lain, sehingga pekerja yang mengundurkan diri atas perintah pengusaha tidak masuk dalam pengecualian penerima JKP dan harus dikategorikan sebagai PHK oleh perusahaan. Upaya hukum bagi pekerja guna kembali mendapat haknya atas JKP dapat dilakukan melalui upaya bipartid terlebih dahulu dan apabila tidak mencapai kesepakatan maka dilanjutkan melalui konsiliasi dan mediasi, apabila belum juga mencapai kesepakatan maka salah satu pihak dapat menggugat ke pengadilan hubungan industrial. Selanjutnya surat pengunduran diri tersebut batal demi hukum sesuai Pasal 170 Undang – Undang Ketenagakerjaan dan dimohonkan ke pengadilan untuk dinyatakan PHK oleh perusahaan sehingga pekerja mendapat hak JKP.

Kata kunci: Mengundurkan diri, JKP, perintah pengusaha, PHK

Job loss insurance (JKP) is excluded for workers who resign, permanent total disability, retirement and death. Currently, the resignation mechanism is often used by employers to reduce the burden of severance pay by giving orders to workers to resign so that there is a disability of will. Based on this, it is necessary to know through an analysis whether resignation at the order of the employer can be categorized as an exception as referred to in Article 20 Paragraph 1 PP JKP and how legal remedies can be taken for workers who resign at the order of the employer so that workers can return to their rights to JKP. The research method used to answer the formulation of the problem is a normative research method which is prescriptive in nature with a conceptual and statutory approach as well as legal material analysis techniques using grammatical interpretations that use legal materials both primary, secondary and also non-legal materials. Based on this research method, the result is that resignation must be of the worker's own volition without pressure/order from other parties, so workers who resign at the order of the employer are not included in the JKP recipient exception and must be categorized as layoffs by the company. Legal efforts for workers to return to their rights to JKP can be carried out through bipartite efforts first and if they do not reach an agreement then proceed through conciliation and mediation, if they have not reached an agreement then one of the parties can sue the industrial relations court. Furthermore, the resignation letter is null and void according to Article 170 of the Labor Law and is requested to the court to be declared dismissed by the company so that the worker gets JKP rights.

Keywords: Resigning, JKP, employer's order, layoffs