Jenis Dokumen

Disertasi
Karya Akhir S1
Karya Akhir S2
Karya Akhir S3
Skripsi
Tesis
Tugas Akhir D3
Tugas Akhir D4

Fakultas

Ilmu Pendidikan
Bahasa & Seni
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Ilmu Sosial & Politik
Hukum
Psikologi
Teknik
Ekonomika dan Bisnis
Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan
Vokasi
Pascasarjana

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRINSIP KERAHASIAAN PERBANKAN DENGAN DIBERLAKUKANNYA PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN

Kode Dokumen : 0013/FISH-HUK/2019

Penulis Utama : Sri Murniawati

NIM Penulis Utama: 14040704010

Tahun : 2019

Judul ID : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRINSIP KERAHASIAAN PERBANKAN DENGAN DIBERLAKUKANNYA PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN

Judul EN : JURIDICAL REVIEW OF THE PRINCIPLES OF BANKING CONFIDENTIALITY WITH THE IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT REGULATIONS IN REPLACEMENT OF LAW NUMBER 1 OF 2017 CONCERNNG FINANCIAL INFORMATION ACCESS FOR THE INTEREST OF TAXATION

Sumber : UNESA - Fakultas Hukum - Jurusan S1 Ilmu Hukum - 14040704010 - 2019

Jenis Dokumen : Skripsi

Abstrak ID :

ABSTRAK

Nama : Sri Murniawati

NIM : 14040704010

Program Studi : Ilmu Hukum

Jurusan : Hukum

Fakultas : Ilmu Sosial dan Hukum

Nama Lembaga : Universitas Negeri Surabaya

Pembimbing : Indri Fogar Susilowati, S.H., M.H.

Prinsip kerahasiaan perbankan diatur dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 pada Pasal 40 dan Peraturan Bank Indonesia nomor 2/19/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank pada Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa Bank dalam menjalankan usahanya memiliki kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan nasabah penyimpanan dan simpanannya. Pasal 40 Undang-Undang Perbankan juga mengatur mengenai pengecualian bahwa untuk kepentingan Negara, seperti dalam hal perpajakan (Pasal 41) rahasia bank dapat dibuka atas izin dari Pimpinan Bank Indonesia, namun ketentuan dalam pasal 40 dan Pasal 41 Undang-Undang Perbankan tersebut dicabut dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) nomor 1 tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan yang dibentuk dengan dilatarbelakangi oleh pelaksanaan program pengampunan pajak dan keikutsertaan Negara Indonesia dalam perjanjian internasional dalam hal tukar menukar informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan secara otomatis, diberlakukannya PERPPU tersebut memberikan kewenangan penuh kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk dapat mengakses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, tanpa harus mengikuti prosedur yang termuat dalam Undang-Undang Perbankan.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari dan menelaah sejumlah bahan yang membahas mengenai permasalahan hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa dengan diberlakukannya PERPPU nomor 1 tahun 2017 yang memberikan kewenangan penuh kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk mengakses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, namun tidak berarti bahwa Direktorat Jenderal Pajak dapat dengan mudahnya membuka prinsip rahasia bank, namun tetap harus mengajukan usulan pembukaan rekening nasabah bank yang bersangkutan kepada Menteri Keuangan yang kemudian diteruskan kepada Otoritas Jasa Keuangan selaku pengawas dan peneribitan surat perintah pelaksanaan pembukaan rekening nasabah bank dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perbankan. Sehingga menimbulkan akibat bahwa semua pihak yang terlibat dalam pembukaan rekening nasabah bank, memiliki kewajiban penuh untuk menjaga informasi keuangan dari nasabah bank yang bersangkutan. Apabila terdapat pihak yang terlibat dalam pembukaan rekening nasabah bank tersebut membocorkan kepada pihak lain maka akan dikenakan sanksi, dengan adanya sanksi tersebut jelas bahwa rahasia bank sangat penting untuk dilindungi.

Kata kunci : Rahasia Bank, PERPPU nomor 1 tahun 2017, Perpajakan.

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW OF THE PRINCIPLES OF BANKING CONFIDENTIALITY WITH THE IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT REGULATIONS IN REPLACEMENT OF LAW NUMBER 1 OF 2017 CONCERNING FINANCIAL INFORMATION ACCESS FOR THE INTEREST OF TAXATION

Name                                    : Sri Murniawati
NIM                                       : 14040704010
Study Program                 : Bachelor Programme of Law Science

Department                         : Law
Faculty                                  : Social and Law Sciences
Institution Name              : State University of Surabaya
Advisor                                : Indri Fogar Susilowati, S.H., M.H.

The principle of banking secrecy is regulated in Law number 7 of 1992 concerning Banking, as amended by Law number 10 of 1998 in article 40 and Bank Indonesia Regulation number 2/19/2000 concerning Requirements and Procedures for Granting Written Orders or Permits to Open Secrets Bank in article 2 paragraph (1) which states that the Bank in carrying out its business has an obligation to keep everything confidential relating to the information of its deposit and deposit customers. Article 40 of the Banking Law also regulates the exception that in the interests of the State, such as in the case of taxation (article 41) bank secrets can be opened with permission from the Head of Bank Indonesia, but the provisions in article 40 and article 41 of the Banking Law are revoked Government Regulation in Lieu of Law (PERPPU) number 1 of 2017 concerning Access to Financial Information for Taxation Interests formed by the background of the implementation of the tax amnesty program and the participation of the Indonesian State in international agreements in terms of exchanging financial information for tax purposes automatically, the PERPPU It gives full authority to the Directorate General of Taxes to be able to access financial information for tax purposes, without having to follow the procedures contained in the Banking Act.

This research is a normative juridical research, namely research conducted by studying and examining a number of materials that discuss legal issues. The approach used is the legal approach and conceptual approach. The types of legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. The legal material collection technique is done by library research.

Based on the results of research and discussion it was concluded that with the enactment of PERPPU number 1 of 2017 which gives full authority to the Directorate General of Taxes to access financial information for tax purposes, it does not mean that the Directorate General of Taxes can easily open the bank's secret principles, but still has to submit proposals opening the customer account of the bank concerned to the Minister of Finance which is then forwarded to the Financial Services Authority as the supervisor and the issuance of the order for the opening of the bank customer account in accordance with the provisions of the Banking Law. This results in the effect that all parties involved in opening a bank customer account have a full obligation to safeguard the financial information of the customer of the bank concerned. If there are parties involved in opening a customer's account the bank divulges to another party, it will be subject to sanctions, with the sanction it is clear that bank secrets are very important to protect.

Keywords: Bank Secrets, PERPPU number 1 in 2017, Taxation.

Abstrak EN :