IMPLEMENTASI KEWENANGAN DINAS SOSIAL KOTA SURABAYA DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN 

IMPLEMENTATION OF THE SOCIAL SERVICE AUTHORITY OF SURABAYA CITY IN ADDRESSING POVERTY

Kemiskinan tetap menjadi isu sosial yang signifikan di Indonesia, yang membutuhkan upaya terintegrasi dan berkelanjutan dari lembaga pemerintah.Studi ini mengeksplorasi pelaksanaan wewenang Dinas Sosial Kota Surabaya dalam penanggulangan kemiskinan. Penelitian ini didasarkan pada metode yuridis empirik dengan pendekatan kualitatif, yang berfokus pada peran program sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), inisiatif pemberdayaan masyarakat, dan inovasi pemerintah daerah seperti Kampung Madani.Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pejabat dan penerima manfaat, serta analisis dokumen. Temuan menunjukkan bahwa meskipun program-program tersebut telah memberikan kontribusi substansial terutama dalam mengurangi pengangguran dan meningkatkan akses terhadap pendidikan dan perawatan kesehatan, beberapa kendala masih ada. Kendala tersebut meliputi ketidakakuratan data kesejahteraan sosial (DTKS), literasi ekonomi yang terbatas di antara penerima manfaat, dan pengawasan lapangan yang tidak konsisten oleh pekerja sosial. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun kewenangan Dinas Sosial dijalankan sesuai dengan peraturan daerah, dampaknya dapat ditingkatkan melalui perbaikan validasi data, kolaborasi lintas sektor, dan penguatan partisipasi masyarakat

Kata kunci: kewenangan sosial, pengentasan kemiskinan, pemerintah daerah, Surabaya, kebijakan publik.

Poverty remains a significant social issue in Indonesia, demanding integrated and sustainable efforts from government institutions. This study explores the implementation of the authority of the Social Service Office of Surabaya City in poverty alleviation. The research is based on an empirical juridical method with a qualitative approach, focusing on the role of social programs such as the Family Hope Program (PKH), community empowerment initiatives, and local government innovations like Kampung Madani. Data were collected through interviews with officials and beneficiaries, as well as document analysis. The findings show that while the programs have made substantial contributions particularly in reducing unemployment and improving access to education and healthcare several obstacles persist. These include inaccuracies in social welfare data (DTKS), limited economic literacy among beneficiaries, and inconsistent field supervision by social workers. The study concludes that although the authority of the Social Service Office is exercised in accordance with regional regulations, its impact could be enhanced through improved data validation, cross-sector collaboration, and strengthened community participation

Keywords: social authority, poverty alleviation, local government, Surabaya, public policy.