TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN LEPAS PADA TINGKAT KASASI TERKAIT ADANYA PERINTAH JABATAN
JURIDICAL REVIEW OF JUDGES CONSIDERATION ON ACQUITTAL VERDICT RELATED TO OFFICIAL ORDER
Korupsi yang terjadi di Indonesia tidak sedikit yang merugikan negara dengan nilai kerugian yang fantastis, salah satunya adalah kasus penghapusan piutang Bantuan Langsung Bank Indonesia terhadap Bank Dagang Nasional Indonesia dimana nilai kerugian negara diperkirakan sejumlah 4,58 Triliun Rupiah. Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut diadili pada tahun 2018 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dan dinyatakan bersalah dengan vonis 13 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 700.000.000. Upaya hukum di tingkat lanjut justru menambah masa hukuman dari Terdakwa Putusan di tingkat kasasi dikaji menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan menggunakan bahan Hukum Primer seperti Undang-Undang mengenai Tindak Pidana Korupsi dan Hukum Acaranya dan pendekatan kasus sehingga dapat ditemukan bahwa terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Majelis Hakim Mahkamah Agung dan menyatakan bahwa Terdakwa melakukan pelanggaran administratif dan perbuatan perdata murni. Putusan tersebut juga dilihat dari sisi Terdakwa menggunakan teori-teori dan asas_asas hukum yang ada seperti asas kesalahan dan lainnya. Pertimbangan hakim dalam memberikan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Onstlag Rechts Vervolging), adalah bahwa perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana dan dikarenakan adanya alasan pembenar yakni dalam rangka melaksanakan perintah jabatan dari pejabat yang berwenang diatasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Ayat (1) KUHP.
Kata kunci: Korupsi, Putusan Hakim, Dissenting Opinion
Corruption that occurs in Indonesia is not a small amount that is detrimental to the state with a fantastic loss value, one of which is the case of the write-off of receivables from Bank Indonesia's Direct Assistance to the Indonesian National Trade Bank where the value of state losses is estimated at 4.58 Trillion Rupiah. The defendant Syafruddin Arsyad Temenggung who was responsible for the action was tried in 2018 at the Jakarta Corruption Court and found guilty with a sentence of 13 years in prison and a fine of Rp. 700,000,000. Legal efforts at the advanced level actually increase the sentence of the Defendant. The decision at the cassation level is reviewed using a statutory approach using Primary Law materials such as the Law on Corruption Crimes and Procedural Law and the case approach so that it can be found that there is a dissenting opinion. ) from the Panel of Judges of the Supreme Court and stated that the Defendant had committed an administrative violation and a purely civil act. The decision was also seen from the Defendant's perspective using existing legal theories and principles such as the principle of error and others. The judge's consideration in giving the Decision Apart from All Lawsuits (Onstlag Rechts Vervolging), is that the Defendant's actions are not criminal acts and due to justifying reasons, namely in the context of carrying out office orders from the competent authorities above them in accordance with the provisions of Article 51 Paragraph (1) of the Criminal Code .
Keyword : Corruption, Judge's Decision, Dissenting Opinion