Kewenangan satuan polisi pamong praja kota surabaya dalam menegakan ketertiban di rumah hiburan umum berdasarkan perda 2 tahun 2014 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

THE AUTHORITY OF THE CIVIL SERVICE POLICE UNIT IN ENFORCING PUBLIC ORDER AT PUBLIC ENTERTAINMENT VENUES (RHU) BASED ON THE REGIONAL REGULATION OF SURABAYA CITY

ABSTRAK

KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENEGAKKAN KETERTIBAN DI REKREASI HIBURAN UMUM (RHU) BERDASARKAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA

Nama : BAGUS NUGROHO

NIM : 2340704586

Program Studi :

S1 ilmu Hikum

Jurusan : S1 ilmu Hukum

Fakultas : Unesa

Nama Lembaga :

Universitas Negeri Surabaya

Pembimbing : Dr Bachrul Amiq,.S.H,.M.H

Penelitian ini membahas kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya dalam menegakkan ketertiban di Rekreasi Hiburan Umum (RHU), khususnya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2020. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran ketertiban umum di RHU dan menganalisis tindakan yang dilakukan Satpol PP dalam menanggulanginya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris, dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara langsung dengan Komandan Kompi Kartika 2 Satpol PP Kota Surabaya, Bapak Agus Suyono. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pelanggaran yang umum terjadi meliputi penjualan minuman keras tanpa izin, pelanggaran jam operasional, pelanggaran norma kesusilaan, dan penyalahgunaan izin usaha. Dalam merespon pelanggaran tersebut, Satpol PP melakukan tindakan preventif (sosialisasi dan patroli), persuasif (teguran dan mediasi), dan represif (penyitaan, penyegelan, dan pelimpahan ke ranah hukum). Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan Satpol PP telah memiliki dasar hukum yang kuat, namun dalam praktiknya masih terdapat kendala seperti keterbatasan personel dan lemahnya koordinasi antarlembaga. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sinergi lintas sektor untuk menciptakan penegakan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan..

Kata Kunci : Kewenangan, Ketertiban, Tindakan, Pelanggaran

ABSTRACT

THE AUTHORITY OF THE CIVIL SERVICE POLICE UNIT IN ENFORCING PUBLIC ORDER AT PUBLIC ENTERTAINMENT VENUES (RHU) BASED ON THE REGIONAL REGULATION OF SURABAYA CITY

Name : BAGUS NUGROHO

NIM : 2340704586

Program :

S1 ilmu Hukum

Department : Unesa

Faculty : 

Universita Negeri Surabaya

University : 

Universitas Negeri Surabaya

Adviser / Advisor : 

Dr Bachrul Amiq,.S.H,.M.H

This research discusses the authority of the Civil Service Police Unit (Satpol PP) of Surabaya City in enforcing public order at Public Entertainment Venues (RHU), particularly based on Surabaya City Regional Regulation Number 2 of 2020. The study focuses on identifying the types of public order violations occurring in RHUs and analyzing the enforcement actions taken by Satpol PP. The research uses both normative and empirical legal methods, with data collected through literature review and direct interviews with Commander of Kartika 2 Company of Satpol PP Surabaya, Mr. Agus Suyono. The findings show that common violations include unauthorized sale of alcoholic beverages, violation of operating hours, violations of decency norms, and misuse of business licenses. In response, Satpol PP applies preventive (socialization and patrol), persuasive (warnings and mediation), and repressive (seizure, sealing, and legal referral) measures. The study concludes that although Satpol PP's authority is legally well-founded, its implementation still faces challenges such as limited personnel and weak interagency coordination. Therefore, institutional capacity building and cross-sectoral synergy are essential to ensure more effective and equitable law enforcement.

Keywords : Authority, Public Order, Enforcement, Violation