UPAYA PENCEGAHAN PENGGUNAAN DOPING DAN HAMBATAN PENEGAKAN PASAL 103 AYAT (1) UNDANG-UNDANG KEOLAHRAGAAN DALAM PORPROV JATIM 2023

EFFORTS TO PREVENT DOPING USE AND OBSTACLES OF ENFORCEMENT ARTICLE 103 PARAGRAPH (1) SPORTS LAW IN THE 2023 JATIM PORPROV

Kasus doping atlet Indonesia Arif Rahman pada kejuaraan Sea Games 2011, Iwan samurai pada PON 2012, kasus atlet binaraga asal Jawa Timur Bernama Karyono pada PON Papua 2021 dan sanksi yang dijatuhkan World Anti-Doping Agency pada Indonesia akibat tidak berhasil mengirimkan 300 sampel tes anti-doping mengindikasikan bahwa problem yang dihadapi masyarakat olahraga terus berputar pada berbagai penyimpangan. (Tri Rustiadi, 2015) Apabila pelaksanaan tes anti-doping di tingkat nasional tidak berjalan dengan baik, maka pelaksanaan tes anti-doping di tingkat provinsi juga pasti menemui kendala. Untuk itu, penulis meneliti mengenai upaya-upaya KONI Provinsi Jawa Timur dalam pencegahan penggunaan doping dan menganalisis hambatan dari penegakan Pasal 103 ayat (1) Undang-undang No.11 Tahun 2022 Tentang Keolahragan khususnya pada pemenuhan unsur kesehatan yang merujuk pada pelaksanaan penegakan peraturan anti-doping oleh KONI Provinsi Jawa Timur sebagai penegak hukum tidak langsung dalam penyelenggaraan Porprov 2023. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris-kualitatif untuk menganalisis variabel-variabel yang tidak dapat dihitung dengan angka. Penulis menggunakan teknik pengumpulan sampel Purposive sampling atau Judgemental sampling. Teknik pengambilan sampel ini dengan cara memilih seorang ahli sebagai narasumber atau memilih suatu peristiwa dengan sengaja yang memiliki tujuan untuk memberikan informasi penting yang tidak dapat diperoleh dari pilihan lain. Hasil dari penelitian ini adalah mengetahui bahwa edukasi anti-doping pada atlet belum merata pada setiap kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa Timur, serta belum adanya upaya konkret KONI Provinsi Jawa Timur dalam mencegah penggunaan doping dalam Porprov 2023. Kemudian hambatan-hambatan yang muncul dalam penegakan Pasal 103 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan dalam Porprov 2023 dari segi undang-undang, penegak hukum, fasilitas, budaya dan masyarakat perlu menjadi perhatian dalam penyelenggaraan Porprov Jawa Timur kedepannya. Substansi dalam Pasal 103 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan tidak dijelaskan ruang lingkupnya secara tertulis dan belum adanya pembaharuan pada Perda Provinsi Jawa Timur No. 12 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan menyebabkan penegakan unsur kesehatan di dalamnya tidak maksimal.

Kata kunci: Doping, Porprov, Jatim, 2023, KONI.

The doping case of Indonesian athlete Arif Rahman at the 2011 Sea Games championship, Iwan Samurai at the 2012 PON, the case of a bodybuilding athlete from East Java named Karyono at the 2021 Papua PON and the sanctions imposed by the World Anti-Doping Agency on Indonesia for failing to send 300 anti-doping test samples. Doping indicates that the problems faced by the sports community continue to revolve around various irregularities. (Tri Rustiadi, 2015) If the implementation of anti-doping tests at the national level does not go well, then the implementation of anti-doping tests at the provincial level will also encounter problems. For this reason, the author examines KONI's efforts in East Java Province in preventing the use of doping and analyzes the obstacles to enforcing Article 103 paragraph (1) of Law No. 11 of 2022 concerning Sports, especially in fulfilling the health element which refers to the implementation of anti-corruption regulations. -doping by KONI East Java Province as indirect law enforcement in the implementation of Porprov 2023. The research method used is an empirical-qualitative research method to analyze variables that cannot be calculated using numbers. The author uses the sample collection technique Purposive sampling or Judgmental sampling. This sampling technique involves selecting an expert as a source or choosing an event deliberately with the aim of providing important information that cannot be obtained from other options. The result of this research is to find out that anti-doping education for athletes is not evenly distributed in every district and city in East Java Province, and there are no concrete efforts by the East Java Province KONI to prevent the use of doping in Porprov 2023. Then the obstacles that arise in enforcing Article 103 paragraph (1) of Law no. 11 of 2022 concerning Sports in Porprov 2023 in terms of law, law enforcement, facilities, culture and society need to be considered in the implementation of Porprov East Java in the future. The substance in Article 103 paragraph (1) of Law no. 11 of 2022 concerning Sports does not explain its scope in writing and there has been no update to East Java Province Regional Regulation No. 12 of 2012 concerning the Implementation of Sports causes enforcement of the health elements in it to be not optimal.

Keywords: Doping, Porprov, East Java, 2023, KONI.