Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Penjatuhan  Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I  Diri Sendiri

( Studi Kasus Putusan Pengadilan  Negeri Labuan Bajo Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Lbj)

Analysis of Judge's Considerations Regarding the Imposition of Criminal Sentences for Class 1 Narcotics Abuse for Oneself

 (Case Study of Labuan Bajo District Court Decision Number 28/Pid.Sus/2023/Pn Lbj)

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, termasuk penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta aspek-aspek yang dipertimbangkan baik dari segi yuridis maupun psikologis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam memutuskan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan

1 untuk diri sendiri, dengan tidak mempertimbangkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, khususnya pada rumusan kamar pidana huruf (b). Penelitian ini menegaskan pentingnya bagi hakim untuk menggali sumber hukum lain, seperti Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, putusan-putusan terdahulu, serta doktrin-doktrin para ahli, dalam memberikan vonis terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan 1 untuk diri sendiri. Jika hakim tidak mempertimbangkan sumber-sumber hukum tersebut, maka putusan yang dihasilkan dapat menyebabkan disparitas dalam penjatuhan pidana. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa I Sarjan alias Jek dan Terdakwa II Abdul Jalani alias Buce tidak sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017. Dalam putusannya, hakim tidak menggunakan Surat Edaran  Mahkamah  Agung  sebagai  bahan  pertimbangan,  yang  mengakibatkan keputusan dalam putusan Nomor 28/Pid.sus/2023/PN Lbj tidak sesuai dengan ketentuan tersebut. Berdasarkan penelitian dan pembahasan, penulis menyimpulkan bahwa jika hakim tidak menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 sebagai bahan pertimbangan, maka hal tersebut menimbulkan kecacatan dalam penjatuhan pidana terhadap penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri.

Kata kunci: Penyalahgunaan Narkotika,Pertimbangan hakim, Surat edaran mahkamah agung, Pengadilan

The main aim of this research is to understand the basic considerations of judges in deciding cases, including the application of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, as well as the aspects considered from both a juridical and psychological perspective.

The results of the research show that the judge ignored the facts revealed at the trial in deciding the class 1 narcotics abuse crime case for himself, by not considering the provisions in Supreme Court Circular Letter Number 1 of 2017, especially the formulation of criminal chamber letter (b). This research emphasizes the importance for judges to explore other legal sources, such as Supreme Court Circular Letter Number 1 of 2017, previous decisions, as well as expert doctrines, in providing verdicts against perpetrators of class 1 narcotics abuse crimes themselves. If the judge does not consider these sources of law, the resulting decision can cause disparities in criminal sentencing. The conclusion of this research is that the judge's considerations in sentencing Defendant I Sarjan alias Jek and Defendant II Abdul Jalani alias Buce were not in accordance with the provisions of Supreme Court Circular Number 1 of 2017. In his decision, the judge did not use the Supreme Court Circular as material for consideration.

, which resulted in the decision in decision Number 28/Pid.sus/2023/PN Lbj not being in accordance with these provisions. Based on research and discussion, the author concludes that if judges do not use Supreme Court Circular Letter Number 1 of 2017 as material for consideration, then this creates defects in the criminal prosecution of class 1 narcotics abuse for oneself

Keywords: Narcotic Abuse, Judge’s Considerations, Supreme Court Circular,Court