ANALISIS HUKUM TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN ISBAT NIKAH PADA PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KENDARI NOMOR 328/ PDT. P/ 2020/ PA. KDI 

LEGAL ANALYSIS OF THE REJECTION OF MARRIAGE ISBAT APPLICATION AT THE KENDARI RELIGIOUS COURT DECISION NUMBER 328/ PDT. P/ 2020/ PA. KDI 

Pencatatan perkawinan memiliki peran penting dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri. Perkawinan yang tidak dicatatkan disebut sebagai perkawinan siri, dan cara yang tepat untuk mengesahkannya adalah melalui permohonan isbat nikah di pengadilan agama. Namun, tidak semua permohonan dapat dikabulkan, salah satunya pada Penetapan Nomor 328/ Pdt. P/ 2020/ Pa. Kdi, di mana permohonan tidak dapat diterima karena Para Pemohon masih terikat dengan perkawinan sebelumnya. Penelitian ini mengkaji dua rumusan masalah, pertama, bagaimana dasar pertimbangan hakim atas penolakan permohonan isbat nikah pada Penetapan Pengadilan Agama Kendari Nomor 328/ Pdt.P/ 2020/ Pa. Kdi dan kedua, bagaimana akibat hukum atas penolakan permohonan isbat nikah pada Penetapan Pengadilan Agama Kendari Nomor 328/ Pdt.P/ 2020/ Pa. Kdi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim pada Penetapan Nomor 328/ Pdt.P/ 2020/ Pa. Kdi dan akibat hukum terhadap penolakan permohonan isbat nikah pada Penetapan Nomor 328/ Pdt.P/ 2020/ Pa. Kdi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor 328/ Pdt.P/ 2020/ Pa. Kdi belum tepat karena hanya merujuk pada ayat Al-Qur’an tanpa mengaitkan dengan hukum positif yang berlaku mengenai perkawinan dan tidak mempertimbangkan aspek maslahah bagi para pihak dan tanpa mempertimbangkan kemaslahatan para pihak. Akibat hukum dari tidak diterimanya permohonan tersebut antara lain, perkawinan tidak dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), tidak memperoleh hak-hak hukum sebagai pasangan suami istri, serta mengalami kendala dalam administrasi kependudukan. selanjutnya, anak yang lahir berisiko dianggap sebagai anak luar kawin dan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya, namun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU VIII/ 2010 memberi peluang anak mendapatkan hubungan perdata dengan ayahnya melalui adanya pengakuan, meski anak tetap tidak memperoleh hak waris dan hak wali nikah.

Kata kunci: isbat nikah, penolakan permohonan, pertimbangan hakim, akibat hukum, perkawinan tidak tercatat.

Marriage registration plays an important role in ensuring legal certainty and protection for married couples. Unregistered marriages are called unregistered marriages, and the proper way to legalize them is through a marriage confirmation application at a religious court. However, not all applications can be granted, one of which is in Decree Number 328/ Pdt. P/ 2020/ Pa. Kdi, where the application cannot be accepted because the Applicants are still bound by a previous marriage. This study examines two problem formulations, first, what is the basis for the judge's considerations for rejecting the marriage confirmation application in the Kendari Religious Court Decree Number 328/ Pdt.P/ 2020/ Pa. Kdi and second, what are the legal consequences of rejecting the marriage confirmation application in the Kendari Religious Court Decree Number 328/ Pdt.P/ 2020/ Pa. Kdi. This study aims to analyze the basis for the judge's considerations in Decree Number 328/ Pdt.P/ 2020/ Pa. Kdi and the legal consequences of the rejection of the application for marriage confirmation in Decree Number 328/ Pdt.P/ 2020/ Pa. Kdi. The method used in this study is the normative juridical legal research method. The results of the study state that the judge's consideration in Decree Number 328/ Pdt.P/ 2020/ Pa. Kdi is not appropriate because it only refers to the verses of the Qur'an without linking it to the applicable positive law regarding marriage and does not consider the maslahah aspect for the parties and without considering the interests of the parties. The legal consequences of not accepting the application include, the marriage cannot be registered at the Office of Religious Affairs (KUA), not obtaining legal rights as a married couple, and experiencing obstacles in population administration. Furthermore, children born are at risk of being considered illegitimate children and only have a civil relationship with their mother, but in the Constitutional Court Decision Number 46/ PUU-VIII/ 2010, it provides an opportunity for children to obtain a civil relationship with their father through recognition, although the child still does not obtain inheritance rights and marriage guardian rights.

Keywords: marriage confirmation, application rejection, judge's consideration, legal consequences, unregistered marriage.