ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 23P/HUM/2024 TENTANG BATAS USIA CALON KEPALA DAERAH

ANALYSIS OF SUPREME COURT DECISION NUMBER 23P/HUM/2024 CONCERNING THE AGE LIMIT FOR REGIONAL HEAD CANDIDATES

Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 yang mengabulkan permohonan Partai Garuda terkait perubahan frasa waktu penghitungan usia calon kepala daerah telah menimbulkan kontroversi yuridis dan implikasi ketatanegaraan yang signifikan. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis putusan a quo dengan menitikberatkan pada penerapan asas kelembagaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan serta menilai kewenangan Mahkamah Agung dalam konteks judicial review terhadap peraturan KPU. Melalui pendekatan yuridis normatif dengan metode preskriptif-analitis, penelitian ini menemukan bahwa putusan tersebut mengandung cacat substansi karena tidak mempertimbangkan secara memadai asas kelembagaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf b UU No. 12 Tahun 2011. Mahkamah Agung, dalam amar putusannya, justru memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk mengubah frasa peraturan teknis yang berada di luar batas kewenangannya, yakni terkait pelantikan pasangan calon, yang sebenarnya merupakan domain eksekutif. Putusan ini menunjukkan adanya potensi perluasan tafsir yudisial yang tidak hanya mengganggu independensi kelembagaan KPU, tetapi juga berisiko menimbulkan konflik kewenangan antar lembaga negara di masa mendatang. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi metodologis dalam pengujian peraturan serta kehati-hatian dalam merumuskan amar putusan yang menyentuh ranah teknis lembaga independen agar prinsip negara hukum dan supremasi konstitusi tetap terjaga.

Kata Kunci: Hak Uji Materiil, Mahkamah Agung, Asas Kelembagaan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum

The Supreme Court Decision Number 23 P/HUM/2024, which granted the petition of the Garuda Party concerning the revision of the phrase regarding the age calculation for regional head candidates, has sparked significant legal controversy and constitutional implications. This study aims to examine the decision from a legal perspective, with a particular focus on the application of the institutional principle in the formation of legislation and an assessment of the Supreme Court’s authority in conducting judicial review over KPU regulations. Using a normative juridical approach and a prescriptive-analytical method, this research finds that the decision contains substantive flaws due to its insufficient consideration of the institutional principle as regulated in Article 5 letter b of Law Number 12 of 2011. In its ruling, the Supreme Court ordered the General Elections Commission (KPU) to amend the technical regulation regarding the timing of age calculation—specifically, the point of inauguration—which actually falls within the domain of the executive branch. This ruling reveals a potential expansion of judicial interpretation that not only disrupts the institutional independence of the KPU but also risks creating inter-institutional conflicts in the future. Therefore, methodological consistency in regulatory review and caution in formulating decisions affecting technical mandates of independent bodies are crucial to uphold the rule of law and constitutional supremacy.

Keywords: Judicial Review, Supreme Court, Institutional Principle, General Election Commission Regulation