HAMBATAN DALAM EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TERKAIT OBJEK SENGKETA SERTIFIKAT HAK PAKAI NOMOR 35 ATAS NAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG 

OBSTACLES IN THE EXECUTION OF COURT DECISIONS RELATED TO DISPUTED OBJECTS OF CERTIFICATE OF RIGHT OF USE NUMBER 35 IN THE NAME OF THE REGIONAL GOVERNMENT OF TULUNGAGUNG REGENCY

Dalam melaksanakan eksekusi sebuah Putusan Pengadilan tidak jarang ditemukan hambatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu. Contohnya seperti hambatan dalam pencabutan Sertifikat Hak Pakai No. 35 atas nama Pemerintah Daerah Kabuapten Tulungagung Tingkat II yang merugikan Koperasi BTA sebagai pihak yang menguasai tanah seluas 1.870 m2 secara de facto. Eksekusinya mengalami kendala karena beberapa faktor. Dengan pendekatan yuridis empiris serta pendekatan sosiologi hukum yang dikumpulkan melalui studi dokumen dan wawancara dengan pihak terkait, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penghambat dalam eksekusi Putusan Pengadilan dan megusulkan solusi guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan Putusan Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Indonesia. Ditunjukan bahwa hambatan eksekusi Putusan Pengadilan dalam kasus yang terjadi antara Pemerintah Kab. Tulungagung Tingkat II dengan Koperasi BTA disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya ketidakpatuhan pejabat dalam menjalankan putusan, serta status tanah yang masih tercatat dalam inventaris Pemerintah Daerah Kab. Tulungagung. Ketidaksiapan mekanisme eksekusi dan kurangnya koordinasi antara instansi terkait juga turut memperlambat implementasi Putusan Pengadilan MA No. 56K/TUN/2021.  

In carrying out the execution of a Court Decision, it is not uncommon to find obstacles that cause losses for certain parties. For example, the obstacle in the revocation of the Right to Use Certificate No. 35 on behalf of the Regional Government of Tulungagung Regency Level II which is detrimental to the BTA Cooperative as the party that controls the 1,870 m2 land de facto. Its execution was hampered by several factors. With an empirical juridical approach and a legal sociology approach collected through the study of documents and interviews with related parties, the study aims to identify the inhibiting factors in the execution of Court Decisions and propose solutions to improve the effectiveness of the implementation of State Administrative Court (PTUN) Decisions in Indonesia. It was shown that the obstacles to the execution of the Court Decision in the case that occurred between the Tulungagung Regency Government Level II and the BTA Cooperative were caused by several factors, including the non-compliance of officials in carrying out the decision, as well as the status of the land that was still recorded in the inventory of the Tulungagung Regency Regional Government. The unpreparedness of the execution mechanism and the lack of coordination between relevant agencies also slowed down the implementation of the Supreme Court Decision No. 56K/TUN/2021.