Digilib | Universitas Negeri Surabaya

Jenis Dokumen

Disertasi
Karya Akhir S1
Karya Akhir S2
Karya Akhir S3
Skripsi
Tesis
Tugas Akhir D3
Tugas Akhir D4

Fakultas

Ilmu Pendidikan
Bahasa & Seni
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Ilmu Sosial & Politik
Hukum
Psikologi
Teknik
Ekonomika dan Bisnis
Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan
Vokasi
Pascasarjana

PERANAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM PEMENUHAN HAK PEKERJA RUMAH TANGGA PEREMPUAN YANG MENGALAMI TINDAK KEKERASAN FISIK DI SURABAYA (STUDI DI KOALISI PEREMPUAN INDONESIA)

Kode Dokumen : 0092/FISH-HUK/2022

Penulis Utama : NINING PRATIWI

NIM Penulis Utama: 16040704040

Tahun : 2022

Judul ID :

PERANAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM PEMENUHAN HAK PEKERJA RUMAH TANGGA PEREMPUAN YANG MENGALAMI TINDAK KEKERASAN FISIK DI SURABAYA (STUDI DI KOALISI PEREMPUAN INDONESIA)

Judul EN : THE ROLE OF SOCIETY INSTITUTIONS IN FULFILLING THE RIGHT OF FEMALE DOMESTIC WORKERS WHO EXPERIENCED PHYSICAL VIOLANCE IN SURABAYA (STUDY IN THE INDONESIAN WOMEN'S COALITIONS)

Sumber : UNESA - Fakultas Hukum - Jurusan S1 Ilmu Hukum - 16040704040 - 2022

Jenis Dokumen : Skripsi

Abstrak ID :

Hak Pekerja Rumah Tangga diatur dalam Pasal 7 Huruf B Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang menyatakan bahwa Pekerja Rumah Tangga berhak untuk mendapatkan perlakuan yang baik dari pengguna dan anggota keluarganya. Berdasarkan data dari Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) pada tahun 2020 kasus kekerasan yang terjadi terhadap pekerja rumah tangga yaitu sebanyak 893 kasus. Kekerasan fisik mencapai 423 kasus. Dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan salah satu perlindungan korban kekerasan dilakukan oleh Lembaga Sosial. Salah satu contoh Lembaga Sosial adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Contoh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yaitu Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) adalah organisasi perempuan yang berjuang untuk mewujudkan keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan dan kendala apa saja yang dihadapi KPI dalam memenuhi hak pekerja rumah tangga perempuan yang mengalami kekerasan fisik di Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis. Data dikumpulkan dengan wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data deskriptif kualiatif. Hasil penelitian ini menunjukkan peranan KPI dalam memenuhi hak pekerja rumah tangga perempuan korban kekerasan fisik di Surabaya sudah sesuai dengan Pasal 13 Huruf E Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Memberikan Bantuan Hukum dengan cara Mediasi. Dalam menjalankan perananya KPI membagi dalam beberapa tahapan. Tahap awal penanganan kasus secara musyawarah dan mufakat dengan cara mediasi korban dengan pelaku, tahap kedua pendampingan hukum jalur litigasi dan non litigasi serta tahap ketiga yaitu upaya pencegahan dengan cara melakukan Lobby, Kampanye dan Pendidikan Publik dan Komunikasi Efektif. Dalam memenuhi hak pekerja rumah tangga perempuan KPI mengalami beberapa kendala. Adapun kendala yang dihadapi oleh KPI yaitu pekerja rumah tangga dan regulasi.

Kata kunci : Lembaga Swadaya Masyarakat, Pekerja Rumah Tangga, Kekerasan.

Abstrak EN :

The rights of domestic workers are regulated in Article 7 Letter B of the Regulation of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia Number 2 of 2015 concerning the Protection of Domestic Workers which state that domestic workers have the right to receive good tretment from users and their family members. Based on data from the National Network for Domestic Advocacy (JALA PRT) in 2020, there were 893 cases of violance against domestic workers. Physical violance reached 423 cases. In Articel 1 Number 4 of the Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violance, it is started that one of the protections for victims of violence is carried out by Social Institutions. One example of Social Institutions is a Non-Governmental Organization (NGO). An example of a Non-Governmental Organization (NGO), namely the Indonesian Women's Coalition (KPI) is a women's organization that struggles to achieve justice. This study aims to deterime the role and constraints faced by KPI in fulfilling the rights of female domestic workers who experienced physical violence in Surabaya. This research is a sociological juridical research. Date were collected by interview, and documentation. Qualitative descriptive data analysis technique. The results of this indicate the role of KPI in fulfilling the rights of female domestic workers victims of physical violance in Surabaya is in accordance with Article 13 Letter E of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 01 of 2018 concerning Paralegals in Providing Legal Aid by Meditation. In carrying out its role, KPI is divided into several stages. The initial stage of handling cases is through deliberation and consensus by mediating the victim with the prepetrator, the second stage is legal assistance through litigation and non-litigation and the third stage is prevention efforts by conducting Lobbying, Campaigns, and Public Education and Effective Communication. In fulfilling the rights of female domestic workers, KPI encountered several obstacles. The obstacles faced by KPI are domestic workers and regulations.

Keywords: Society Institution, Domestic Worker, Violence

Link Artikel

File Abstrak

File Lampiran