Standarisasi Pengelolaan Otonomi Akademik, Otonomi Keuangan, dan Struktur Organisasi PTN-BH dalam Perspektif Teori Perundang-Undangan

The Standardization of Academic Autonomy, Financial Autonomy, and Organizational Structure Management of State Universities with Legal Entity Status (PTN-BH) from the Perspective of Legislation Theory

Penelitian ini membahas mengenai Standarisasi Pengelolaan Otonomi Akademik, Otonomi Keuangan dan Struktur Organisasi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) dalam perspektif Teori Perundang-Undangan. Lahirnya PTN-BH sebagai bentuk pengelolaan perguruan tinggi membawa implikasi terhadap pola pengaturan yang tidak hanya bersifat administratif tetapi juga menyangkut aspek hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Salah satu persoalan yang muncul adalah adanya ketidakseragaman pengaturan mengenai otonomi akademik, otonomi keuangan dan struktur organisasi PTN-BH, baik dalam tingkat undang-undang, peraturan pemerintah, maupun statuta perguruan tinggi, sehingga menimbulkan disparitas dalam praktik penyelenggaraan pendidikan tinggi. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar hukum dan konsistensi pengaturan PTN-BH dalam peraturan perundang-undangan, mengidentifikasi permasalahan disharmoni norma, serta merumuskan standar pengelolaan PTN-BH yang sejalan dengan prinsip lex superior derogat legi inferiori dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach). Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur PTN-BH, bahan hukum sekunder berupa doktrin, literatur dan hasil penelitian sebelumnya, serta bahan hukum tersier.

Kata Kunci : PTN-BH, Otonomi Akademik, Otonomi Keuangan, Struktur Organisasi, Teori Perundang-undangan.

This research discusses The Standardization of Academic Autonomy, Financial Autonomy, and Organizational Structure Management of State Universities with Legal Entity Status (PTN-BH) from the Perspective of Legislation Theory. The establishment of PTN-BH as a model of higher education governance carries implications not only in administrative terms but also in constitutional and administrative law dimensions. One of the main issues arising is the lack of uniformity in the regulation of academic autonomy, financial autonomy, and organizational structure of PTN-BH, both at the statutory level, government regulations, and university statutes, which results in disparities in higher education practices. The purpose of this research is to analyze the legal basis and consistency of PTN-BH regulation within the statutory framework, identify issues of normative disharmony, and formulate standardized management principles of PTN-BH in accordance with the principle of lex superior derogat legi inferiori and the principles of legislative drafting as stipulated in Law Number 12 of 2011 in conjunction with Law Number 13 of 2022. The research employs a normative legal method using the statute approach, conceptual approach, and comparative approach. The sources of legal materials consist of primary legal materials in the form of legislation regulating PTN-BH, secondary legal materials including doctrines, literature, and previous studies, as well as tertiary legal materials.

Keywords: PTN-BH, Academic Autonomy, Financial Autonomy, Organizational Structure, Theory of Legislation.