Analisis Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm Terkait Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi

Analysis of Court Decision Number 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm Regarding State Financial Losses Due To Criminal Acts of Corruption

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur mengenai hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana korupsi pada Pasal 5 ayat (1). Ketentuan tersebut dibuat untuk menjatuhkan pidana yang bersifat proporsional atau setara, sehingga dapat menimbulkan adanya rasa jera dalam diri pelaku. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm terkait tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara dengan kategori sedang, tidak mempertimbangkan Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait, pendekatan kasus dengan menganalisis Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm terkait tindak pidana korupsi, serta pendekatan konsep yang berdasar pada kerugian keuangan negara yang menjadi acuan utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pidana yang dijatuhkan tidak setara dengan beratnya perbuatan pelaku sehingga tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu untuk menimbulkan rasa jera dalam diri pelaku. Sebaiknya, dalam memutus perkara tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1), hakim berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk dapat menjatuhkan pidana yang bersifat proporsional.

Kata kunci : Korupsi, Kerugian Keuangan Negara, Jera

Supreme Court Regulation Number 1 of 2020 concerning Article 2 and Article 3 of the Corruption Eradication Law regulates matters that must be considered by judges in deciding a corruption case in Article 5 paragraph (1). These provisions are made to impose crimes that are proportionate or equivalent, so as to cause a sense of deterrence in the perpetrators. Decision Number 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm related to corruption crimes that cause moderate state financial losses, does not consider Article 5 paragraph 1 of Supreme Court Regulation Number 1 of 2020 concerning Article 2 and Article 3 of the Corruption Eradication Law. This study used normative legal research methods. The research approach method used is the statute approach by analyzing laws and regulations related to the conviction of corruption crimes, the case approach by analyzing Decision Number 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm related to corruption crimes, and the conceptual approach based on state financial losses which is the main reference. The results showed that the judge's consideration in Decision Number 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm was not in accordance with the provisions of Article 5 paragraph (1) of Supreme Court Regulation Number 1 of 2020 concerning Article 2 and Article 3 of the Corruption Eradication Law. The crime imposed is not equivalent to the severity of the perpetrator's actions so it is not in accordance with the purpose of punishment, which is to cause a sense of deterrence in the perpetrator. Preferably, in deciding cases of Article 2 paragraph 1 of corruption, judges are guided by Supreme Court Regulation Number 1 of 2020 concerning Article 2 and Article 3 of the Corruption Eradication Law to be able to impose proportional crimes.

Keyword : Corruption, State Financial Losses, Deterrence