URGENSI PEMBENTUKAN PENGADILAN AD HOC PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA

Penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa (Pilkades) merupakan aspek krusial dalam menjamin kepastian hukum dan legitimasi demokrasi di tingkat desa. Namun, pengaturan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa Pilkades dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksananya, masih menunjukkan adanya ketidakjelasan norma, terutama terkait lembaga yang berwenang dan prosedur penyelesaiannya. Kondisi ini berimplikasi pada tidak optimalnya perlindungan hukum bagi para pihak yang bersengketa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa hasil Pilkades dalam perspektif Asas Kepastian Hukum dan Ketidakberpihakkan serta mengkaji akibat hukum yang ditimbulkannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan penyelesaian sengketa hasil pilkades masih mengandung kekaburan norma (vagueness of norms) dan kekosongan hukum (legal vacuum), khususnya terkait tidak adanya pengadilan khusus (ad hoc) yang secara tegas diberi kewenangan menyelesaikan sengketa tersebut. Akibatnya, penyelesaian sengketa seringkali diserahkan kepada kepala daerah atau pemerintah daerah, yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan mengurangi independensi proses penyelesaian sengketa. Hal ini berdampak pada lemahnya kepastian hukum dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di tingkat desa. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi melalui pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas, tegas, dan independen, baik melalui pembentukan lembaga peradilan khusus maupun penegasan kewenangan lembaga yang ada, guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan legitimasi demokrasi dalam penyelenggaraan Pilkades.

Kata Kunci: Sengketa pilkades, Kepastian hukum, Desa, Penyelesaian sengketa, Demokrasi lokal

Settling disputes over village head elections (Pilkades) is a crucial aspect in ensuring legal certainty and democratic legitimacy at the village level. However, the provisions regarding the mechanism for resolving Pilkades disputes in legislation, particularly Law Number 6 of 2014 concerning Villages and its implementing regulations, still show unclear norms, particularly regarding authorized institutions and settlement procedures. This condition has implications for suboptimal legal protection for disputing parties. This study aims to analyze the mechanism for resolving Pilkades disputes from the perspective of the principle of legal certainty and examine the resulting legal consequences. The research method used is normative legal research with a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively. The research results show that the regulation of dispute resolution regarding the results of the Village Head Election (Pilkada) still contains vague norms and a legal vacuum, particularly related to the absence of a special court (ad hoc) that is expressly authorized to resolve such disputes. As a result, dispute resolution is often delegated to regional heads or local governments, which has the potential to create conflicts of interest and reduce the independence of the dispute resolution process. This has an impact on weak legal certainty, decreasing public trust in the democratic process at the village level, and has the potential to trigger social conflict. Therefore, it is necessary to strengthen regulations by establishing a clear, firm, and independent dispute resolution mechanism, both through the establishment of a special judicial institution and the affirmation of the authority of existing institutions, to ensure legal certainty, justice, and democratic legitimacy in the implementation of the Village Head Election.

Keywords: Village head election dispute, Legal certainty, Village, dispute resolution, Local democracy