KEDUDUKAN HUKUM PEMBERIAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS (WIUPK) MELALUI PENAWARAN SECARA PRIORITAS KEPADA BADAN USAHA MILIK ORMAS KEAGAMAAN 

LEGAL STATUS OF GRANTING SPECIAL MINING BUSINESS LICENSE (WIUPK) THROUGH PRIORITY BIDDING TO BUSINESS ENTITIES OWNED BY RELIGIOUS ORGANIZATIONS 

Munculnya Pengaturan mengenai perolehan penawaram secara prioritas atas WIUPK kepada badan usaha milik organisasi masyarakat keagamaan pada Pasal 83 A Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara memicu pro dan kontra di kalangan masyarakat. Pasalnya hal tersebut bertentangan dengan UU No 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan bahwa penawaran secara prioritas hanya diberikan kepada BUMN dan BUMD sedangkan bagi perusahaan swasta dapat memperoleh izin pengelolaan tambang pada Wilayah Pertambangan Khusus melalui mekanisme lelang.Penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menekankan pada kajian mendalam terhadap peraturan perundang-undangan maupun peraturan yang ada di dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum badan usaha milik organisasi masyarakat keagamaan dalam hal perolehan hak pengelolaan terhadap WIUPK melalui penawaran secara khusus, serta implikasi hukum atas disahkannya peraturan tersebut dengan menitikberatkan pada aspek regulasi yang tertuang dalam PP Nomor 25 Tahun 2024 dan penjabaran teori hukum sebagai pisau analisis masalahnya. 

The emergence of regulations regarding the acquisition of priority bidders for WIUPK to business entities owned by religious community organizations in Article 83 A of Government Regulation No. 25 of 2024 concerning Amendments to Government Regulation Number 96 of 2021 concerning the Implementation of Mineral and Coal Mining Business Activities triggered pros and cons among the community. The reason is that this is contrary to Law No. 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining which states that bids on a priority basis are only given to SOEs and BUMDs while for private companies they can obtain mining management permits in Special Mining Areas through an auction mechanism. The writing of this research uses a normative legal research method that emphasizes an in-depth study of laws and regulations in society. This research was conducted to find out the legal status of business entities belonging to religious community organizations in terms of obtaining management rights for WIUPK through a special offer, as well as the legal implications for the enactment of the regulation by focusing on the regulatory aspects contained in Government Regulation Number 25 of 2024 and the elaboration of legal theory as a knife for analyzing the problem.