PENEGAKAN PERDA KOTA SURABAYA NOMOR 7 TAHUN 2009 OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TERHADAP BANGUNAN BUKAN GEDUNG BERUPA MENARA TELEKOMUNIKASI DI KOTA SURABAYA

ENFORCEMENT OF SURABAYA CITY REGULATION NUMBER 7 OF 2009 BY THE CIVIL SERVANTS POLICE UNIT TOWARDS NON-BUILDINGS IN THE FORM OF TELECOMMUNICATION TOWERS IN SURABAYA CITY

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih banyaknya menara telekomunikasi yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kota Surabaya. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan antara regulasi dengan implementasi di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penegakan Peraturan Daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terhadap bangunan bukan gedung berupa menara telekomunikasi serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses penegakan tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dengan Satpol PP Kota Surabaya, serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP telah melaksanakan tugas penegakan Perda Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 sesuai prosedur dengan mengirimkan surat peringatan, melakukan pemanggilan, hingga tindakan penyegelan atau pembongkaran. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia, minimnya dukungan sarana dan prasarana, serta adanya intervensi pihak luar seperti premanisme. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan koordinasi antarinstansi, penambahan anggaran dan personel Satpol PP, serta penegakan hukum yang konsisten demi terciptanya kepastian hukum dan tata ruang yang tertib.

Kata Kunci: Penegakan, Perda Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009, Satpol PP, Menara Telekomunikasi, IMB, PBG

This research is motivated by the large number of telecommunication towers in Surabaya that do not have building permits (IMB) or Building Approval (PBG). This condition indicates a gap between regulations and their implementation in the field. The aim of this study is to analyze how the Regional Regulation is enforced by the Civil Service Police Unit (Satpol PP) on non-building structures such as telecommunication towers and to identify the obstacles faced in the enforcement process. The method used is an empirical juridical approach with data collection techniques including observation, interviews with Satpol PP of Surabaya City, and literature review. The results show that Satpol PP has carried out the enforcement of Surabaya City Regional Regulation Number 7 of 2009 in accordance with procedures by sending warning letters, conducting summons, and taking actions such as sealing or demolition. However, implementation still faces several obstacles such as limited human resources, lack of infrastructure support, and external interference such as thuggery. This study recommends the need to improve inter-agency coordination, increase budget and personnel for Satpol PP, and ensure consistent law enforcement to achieve legal certainty and orderly spatial planning.

Keywords: Enforcement, Surabaya City Regional Regulation Number 7 of 2009, Satpol PP, Telecommunication Towers, IMB, PBG