PENGAWASAN KLIEN DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I SURABAYA DI MASA PANDEMI COVID-19

CLIENT SUPERVISION AT THE SURABAYA CLASS I CORRECTIONAL CENTER DURING THE COVID-19 PANDEMIC

Abstrak

Kemunculan wabah coronavirus disease (COVID-19) menggemparkan dunia. Persebaran virus yang mendunia itu membuat WHO (World Health Organization) menetapkannya sebagai pandemi. Indonesia termasuk negara yang terjangkit wabah COVID-19 terbanyak se-Asia Tenggara. Pemerintah pun berupaya melakukan pencegahan dan penanggulangan penyebaran virus dengan memberlakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan memberikan asimilasi dan integrasi terhadap Narapidana/Anak dengan alasan Lapas/LPKA/Rutan yang over-capacity. Tujuan penelitian ini ialah 1) mengetahui pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Klien di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya di masa pandemi COVID-19 berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS-20.PR.01.01 Tahun 2020, 2) mengetahui dan menjelaskan kendala yang dialami oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan pengawasan Klien di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya di masa pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini adalah Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan memiliki tugas dan kewajiban yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PR.07.10 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman Republik Indonesia. Namun, pada masa pandemi COVID-19, pemberlakuan aturan yang ada tidak akan efektif karena mengingat bahwa narapidana/Anak mendapat asimilasi dan hak integritas sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integritas Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19. Maka dari itu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengeluarkan Surat Edaran, dengan Surat Edaran Nomor : PAS-20.PR.01.01 Tahun 2020 tentang Langkah Progresif dalam Penanggulangan Penyebaran Virus Corona Disease (COVID-19) pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Pelaksanaan pengawasan Klien di Balai Pemasyarakatan menemui kendala-kendala seperti yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto.

Kata Kunci : Pengawasan Klien, Balai Pemasyarakatan, Pandemi COVID-19

Abstract

                The emergence of the coronavirus disease (COVID-19) outbreak has shocked the world. The worldwide spread of the virus made the WHO (World Health Organization) set it as a pandemic. Indonesia is one of the countries affected by the most COVID-19 outbreaks in Southeast Asia. The government is also trying to prevent and control the spread of the virus by imposing PSBB (Large-Scale Social Restrictions). Another effort made by the government is to provide assimilation and integration of prisoners / children on the grounds that prisons / LPKA / detention centers are over-capacity. The purpose of this research is 1) to find out the implementation of supervision carried out by the Community Guidance of Clients at the Class I Correctional Center Surabaya during the COVID-19 pandemic based on the Circular of the Directorate General of Corrections Number: PAS-20.PR.01.01 Year 2020, 2) to know and explained the obstacles experienced by Community Advisors in implementing Client supervision at the Class I Correctional Center in Surabaya during the COVID-19 pandemic. This research uses sociological juridical research methods. The results of this study aresocial advisers at the Correctional Center have duties and obligations stipulated in the Decree of the Minister of Justice of the Republic of Indonesia Number: M.02-PR.07.10 of 1989 concerning the Organization and Work Procedure of the Ministry of Justice of the Republic of Indonesia. However, during the COVID-19 pandemic, the enforcement of existing regulations would not be effective because given that prisoners / children receive assimilation and integrity rights in accordance with the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 10 of 2020 concerning Conditions for Providing Assimilation and the Right to Integrity for Prisoners and Children in Prevention and Control of the Spread of COVID-19. Therefore, the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, the Directorate General of Corrections issued a Circular, with Circular Number: PAS-20.PR.01.01 Year 2020 concerning Progressive Steps in Combating the Spread of the Corona Disease Virus (COVID-19) in the Implementing Unit Correctional Technical. The implementation of client supervision at the Correctional Center encountered obstacles as stated by Soerjono Soekanto.