ABSTRAK

EFEKTIFITAS PASAL 296 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI WILAYAH SURABAYA

Nama : Wisnu Ramadhani

NIM : 10240704241

Pembimbing : Dr.Pudji Astuti, S.H., M.H.

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum

Nama Lembaga : Universitas Negeri Surabaya

Kata Kunci  : Efektifitas, Pasal 296 UU LLAJ, Surabaya

Kereta api merupakan moda transportasi yang tidak bisa melakukan pengereman secara mendadak sehingga ketika terdapat kereta api yang akan melintas, maka kendaraan lain harus berhenti (Pasal 114 UU LLAJ). Pelanggaran terhadap Pasal 114 UU LLAJ tersebut secara jelas diancam dengan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 296 UU LLAJ. Faktanya pengendara masih banyak yang menerobos perlintasan ketika kereta api sedang akan melintas dan tidak mendapat tindakan dari aparat kepolisian dengan sanksi yang sudah diatur tersebut.

Jenis penelitian ini adalah yuridis-sosiologis dengan jenis data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan semua perlintasan kereta api di Surabaya. Semua data kemudian dianalisis dengan metode kualitatif.

Faktor yang menyebabkan menyebabkan tidak efektifnya Pasal 296 UU LLAJ adalah disebabkan oleh faktor tidak adanya aparat penegak hukum yang menjaga perlintasan. Sebaliknya malah terjadi saling lempar tanggungjawab antar institusi antara Kepolisian, PT KAI, dan Dishub Surabaya. Padahal seharusnya yang menjaga perlintasan tersebut adalah Kepolisian. Faktor lainnya adalah faktor sarana yang tidak dilengkapi dengan palang pintu, dan faktor masyarakat sendiri yang masih sering menerobos. Upaya yang dilakukan untuk mengefektifkan Pasal 296 UU LLAJ terbagi dalam dua hal yaitu preventif dan represif. Preventif artinya dengan pencegahan seperti sosialisasi kepada masyarakat melalui spanduk dan represif yaitu penindakan berupa penindakan ketika terjadi kecelakaan. Artinya preventif dan represif tersebut bukan dengan melakukan penjagaan dan penindakan jika ada yang melanggar, melainkan menunggu terdapat kecelakaan. 

ABSTRACT

THE EFFECTIVENESS OF ARTICLE 296 LAW NUMBER 22 OF 2009 CONCERNING TRAFFIC AND ROAD TRANSPORT IN SURABAYA REGION

Name : Wisnu Ramadhani

NIM : 12040704241

Supervisor : Dr.Pudji Astuti, S.H., M.H.

Study Program : S1 Law

Faculty : Faculty of Social Sciences and Law

Name of Institution : State University of Surabaya

Keywords   :   The Effectiveness, Article 296 Law Number 22 Of 2009, Surabaya

The train is a mode of transportation that cannot carry out sudden braking so that when there is a train that will pass, other vehicles must stop (Article 114 of the LLAJ Law). The violation of Article 114 of the LLAJ Law is clearly threatened with imprisonment sanctions for a maximum of 3 (three) months or a maximum fine of Rp. 750,000.00 (seven hundred fifty thousand rupiahs) as stipulated in Article 296 of the LLAJ Law. In fact there are still many motorists who break through crossings when the train is going to pass and do not get action from the police with the sanctions that have been arranged.

This type of research is juridical-sociological with the type of primary data and secondary data. Data was collected by interviews, observation, and documentation carried out by all train crossings in Surabaya. All data are then analyzed by qualitative methods.

The factor that caused the ineffectiveness of Article 296 of the LLAJ Law was due to the absence of law enforcement officers who guarded the crossing. On the contrary, there is a mutual throwing of responsibility between institutions between the Police, PT KAI, and Dishub Surabaya. Even though the police should guard the crossing. Other factors are factors that are not equipped with door bars, and the factors of the people themselves who often break through. Efforts made to streamline Article 296 of the LLAJ Law are divided into two things, namely preventive and repressive. Preventive means by prevention such as socialization to the public through banners and repressive measures, namely action in the form of action when an accident occurs. This means that preventive and repressive measures are not done by guarding and prosecuting anyone who violates, but waiting for an accident.