Konflik Norma Terkait Pengaturan Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok Untuk Tambahan Tunjangan Sekretaris Desa Di Kabupaten Magetan

Conflict of Norms Related to the Arrangement of Bengkok Land Management Results for Additional Village Secretary Allowances in Magetan Regency

Penelitian hukum normatif ini, menggunakan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan, mengkaji konflik norma terkait pemanfaatan hasil pengelolaan tanah bengkok sebagai tambahan tunjangan Sekretaris Desa di Kabupaten Magetan. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, tersier, dan non-hukum. Tujuannya adalah menganalisis akibat hukum dan penyelesaian konflik norma antara Pasal 2 ayat (2) Perbup Bengkok Magetan 2015 dengan Pasal 100 ayat (3) PP Pelaksana UU Desa 2019 terkait pemberian tunjangan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan konflik norma tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan pemberian tunjangan Sekretaris Desa. Penyelesaian konflik disarankan dengan menerapkan asas lex superior derogate legi inferior, dimana peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi hierarkinya mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Rekomendasi penelitian ini meliputi pencabutan dan perumusan Peraturan Bupati Magetan yang baru terkait pengaturan dan pemanfaatan tanah bengkok, serta peningkatan pemahaman dan partisipasi Kepala Desa, Sekretaris Desa, perangkat desa, dan masyarakat dalam pembentukan peraturan terkait tanah bengkok.

This normative legal research, using a conceptual approach and laws and regulations, examines the conflict of norms related to the use of bengkok land management results as additional Village Secretary allowances in Magetan Regency. This research uses primary, secondary, tertiary, and non-legal legal materials. The aim is to analyze the legal consequences and resolution of the conflict of norms between Article 2 paragraph (2) of the 2015 Bengkok Magetan Regent Regulation and Article 100 paragraph (3) of the 2019 Village Law Implementing PP regarding the provision of the allowance. The results of the study indicate that the conflict of norms creates legal uncertainty in the implementation of the provision of Village Secretary allowances. Conflict resolution is suggested by applying the principle of lex superior derogate legi inferior, where laws and regulations that are higher in hierarchy override lower regulations. The recommendations of this study include the revocation and formulation of a new Magetan Regent Regulation regarding the regulation and utilization of bengkok land, as well as increasing the understanding and participation of the Village Head, Village Secretary, village apparatus, and the community in the formation of regulations related to bengkok land.