SINKRONISASI PERATURAN PELAKSANA KEADILAN RESTORATIF UNTUK KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI TINGKAT KEPOLISIAN

SYNCHRONIZATION OF IMPLEMENTING REGULATIONS ON RESTORATIVE JUSTICE FOR CHILD SEXUAL VIOLENCE CASES AT THE POLICE LEVEL

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya celah normatif dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang tidak secara eksplisit mengecualikan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini berbenturan secara vertikal maupun horizontal dengan Pasal 23 UU Nomor 12 Tahun 2022 (UU TPKS) yang melarang keras penyelesaian di luar peradilan bagi pelaku dewasa, serta kerangka KUHAP 2025. Kasus empiris di Mojokerto (2026) menunjukkan dampak destruktif dari kekaburan norma. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi pembaruan Perpol 8/2021 dan implikasi yuridis ketidaksinkronannya terhadap kepastian hukum dan pelindungan anak. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, hasil penelitian menunjukkan adanya stagnasi regulasi (regulatory gap) dan cacat perumusan melalui metode limitasi negatif pada Pasal 5 Perpol 8/2021 yang memicu penyalahgunaan diskresi penyidik. Implikasi dari disharmonisasi ini menciptakan disparitas penegakan hukum, legalitas semu berupa penghentian penyidikan (SP3) yang ultra vires dan mengabaikan hak restitusi LPSK, serta memicu reviktimisasi anak. Oleh karena itu, rekonstruksi Perpol 8/2021 sangat mendesak dilakukan dengan memasukkan kekerasan seksual sebagai pengecualian mutlak restorative justice bagi pelaku dewasa. Langkah ini krusial guna menjamin kepastian hukum, mencegah peradilan jalanan, dan menegakkan asas kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Kekerasan Seksual Anak, Konflik Norma, Kepastian Hukum, Rekonstruksi Hukum.

The lack of an explicit exclusion of sexual assault against minors in the Indonesian National Police Regulation (Perpol) Number 8 of 2021 about the Handling of Crimes Based on Restorative Justice is the normative gap that motivates this research. This is in direct opposition to the 2025 Criminal Procedure Code's structure and Article 23 of Law Number 12 of 2022 (UU TPKS), which forbids adult criminals from settling their cases outside of court. An empirical case in Mojokerto (2026) demonstrates the destructive impact of this vague norm. This study aims to analyze the urgency of updating Perpol 8/2021 and the legal implications of its disharmony on legal certainty and child protection. Using a normative legal research method with statutory and conceptual approaches, the results show a regulatory gap and a drafting defect via a negative limitation method in Article 5 of Perpol 8/2021, which triggers the abuse of investigators' discretion. The implications of this disharmony create disparities in law enforcement, pseudo-legality in the form of ultra vires case terminations (SP3) that ignore LPSK restitution rights, and trigger child revictimization. Therefore, the reconstruction of Perpol 8/2021 is highly urgent by inserting sexual violence as an absolute exception to restorative justice for adult offenders. This step is crucial to ensure legal certainty, prevent street justice, and uphold the best interests of the child principle.

Keywords: Restorative Justice, Child Sexual Violence, Normative Conflict, Legal Certainty, Legal Reconstruction.