PARTISIPASI MASYARAKAT SETEMPAT DALAM PROYEK MUSRENBANG UNTUK MEMAJUKAN PEMBANGUNAN DI DESA SUMBERBENDO KECAMATAN BUBULAN

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaiamana partisipasi masyarakat dalam aspek kehidupan bernegaran terkhusus pada Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbang Desa). kewajiban melaksanakan Musrenbang Desa merupakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pelaksanaan Musrenbang tersebut mewajibakan Pemerintah Desa untuk mengakomodir masayarakat dalam setiap kegiatan pembangunan desa baik secara langsung ataupun perwakilan, menyesuaikan dengan keadaan desa. Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan suatu hal yang tidak dapat dilepaskan dari kegiatan Musrenbang. Dalam skripsi ini penulis mencoba meneliti bagaimana implementasi partisipasi masyarakat di Desa Sumberbendo dalam kegiatan musrenbang. Dari penelitian dilapang dan hasil kajian penulis sesuai dengan amanat UU No 6 Tahun 2017 Tentang Desa, Pemerintah Desa Sumberbendo telah mengakomodir dan berusaha mengajak masyarakat Desa Sumberbendo dalam Musrenbang. Pemerintah Desa Sumberbendo selama tahun 2014 hingga tahun 2016 telah melaksanakan Musrenbang dan pada setiap pelaksanaannya telah mengakomodir pendapat dan masukan dari masyarakat desa, hal ini menjadi tolak ukur yang baik bagi pemerintah desa dalam mengimplementasikan UU No 6 Tahun 2014 tersebut. walapun dalam kenyataanya pada tahun 2015 ada penurunan partisipasi dari masyarakat, namun hal tersebut terjadi bukan disebabkan oleh pemerintahan desa, penurunan tersebut terjadi akibat pekerjaan masyarakat yang menuntut mereka untuk bekerja hampir 24 jam. Namun pada 2016 pemerintah desa Sumberbendo berhasil membangun kembali tingkat partisipasi masyarakat dengan merubah sistem dan tahapan Musrenbang mulai dari tingkat terendah yaitu Rapat RT, Musyawarah Dusun hingga Musrenbang.

Kata Kunci : Partisipasi Musrenbang Desa, UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

ABSTRACT

This thesis aims to find out how the community participates in aspects of national life, especially in Village Development Deliberations (Village Musrenbang). The obligation to implement the Village Musrenbang is a mandate of Law Number 6 of 2014, the implementation of the Musrenbang requires the Village Government to accommodate the community in every village development activity, either directly or by proxy, adapting to village conditions. From this it can be said that community participation is something that cannot be separated from Musrenbang activities. In this thesis the author tries to examine how community participation in Sumberbendo Village is implemented in musrenbang activities. From field research and the results of the author's study in accordance with the mandate of Law No. 6 of 2017 concerning Villages, the Sumberbendo Village Government has accommodated and tried to invite the Sumberbendo Village community to participate in Musrenbang. The Sumberbendo Village Government from 2014 to 2016 has implemented Musrenbang and in each implementation it has accommodated opinions and input from the village community, this is a good benchmark for the village government in implementing Law No. 6 of 2014. Even though in reality in 2015 there was a decrease in community participation, this was not caused by the village government, this decrease occurred due to the community's work which required them to work almost 24 hours. However, in 2016 the Sumberbendo village government succeeded in rebuilding the level of community participation by changing the Musrenbang system and stages starting from the lowest level, namely RT Meetings, Village Deliberations to Musrenbang.

Keywords: Village Musrenbang participation, Law No. 6 of 2014 concerning Villages